Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.
Menanggapi permintaan IMF agar Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel dan mineral lainnya, permintaan itu disampaikan melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Ahad (25/6) kemarin. Menurut Menteri Bahlil permintaan IMF itu tidak berdasar.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) pernah memperparah sakit atau krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1998 lalu.
Saat itu, Indonesia sebagai negara yang sakit sebetulnya hanya cukup dirawat di ruang rawat inap saja.
Tapi akibat ssara dan fekendasi IMF, sakit Indonesia malah semakin parah sehingga harus dirawat di ICU. Saran itu antara lain, menutup PT Dirgantara Indonesia dan menghentikan pemberian bantuan sosial.
Karena saran itu, daya beli masyarakat Indonesia anjlok. Krisis ekonomi di Indonesia semakin parah. Atas pengalaman itu, Bahlil mengatakan Indonesia tidak akan mau jatuh lagi ke lubang yang sama.
“Termasuk dalam memenuhi keinginan IMF agar Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs yang disampaikan melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.
“Jadi apakah kita mau mengikuti dokter (IMF) yang sudah menjadikan kita dari ruang rawat inap ke ICU. Kita dulu ini ibarat orang sakit ya sakit. Tapi kita seharusnya tidak perlu operasi total, (tapi karena saran IMF), kita dioperasi total, tapi begitu operasi selesai, gagal juga operasinya,” katanya Jumat (30/6).
Menurut Bahlil ada beberapa dasar yang membuat pemerintah merespons keras permintaan IMF agar Jokowi menghentikan larangan ekspor nikel.
Salah satunya, laporan lembaga itu yang menyebut kebijakan larangan ekspor ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan dampak negatif bagi Indonesia maupun negara lain.
Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.
“Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya,” kata Bahlil.
Bahkan katanya, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.
“IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita,” imbuhnya.
Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US$3,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US$30 miliar atau 10 kali lipatnya.
“Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku,” ujarnya.
Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.
Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US$18 miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US$1,5 miliar.
“Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US$1 miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu,” katanya.
