Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyebut hubungan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan laiknya kakak-adik. Hal itu kita tafsirkan sebagai langkah Prabowo mengajak PDIP berkoalisi dengan pemerintahannya.
Namun, PDIP mau berkoalisi dengan pemerintah atau tidak, semua tergantung nasib Hasto Kristiyanto, apakah Sekretaris Jenderal PDIP itu akan divonis bersalah atau tidak pada Jumat (25/7/2025) lusa. Bagi PDIP, Hasto adalah kartu As yang sangat menentukan.
Sebenarnya,
sudah cukup lama Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan PDIP, katakanlah partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini masuk pemerintahan Prabowo. Bekas Komandan Jenderal Kopassus itu pun sudah lebih dari sekali bertemu Megawati. Tapi Megawati dan PDIP masih wait and see, menunggu nasib akhir dari Hasto.
Diketahui, Hasto akan divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025) lusa. Terdakwa kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku ini dituntut 7 tahun penjara.
Jika Hasto bebas, niscaya PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo. Sebaliknya jika Hasto divonis bersalah, maka PDIP akan memantapkan diri menjadi semacam oposisi di DPR.
Dari delapan partai politik yang ada di DPR, hanya PDIP yang tak kunjung masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Meski di luar KIM Plus, tapi PDIP sudah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo walaupun dari luar kabinet. Sikap politik PDIP mengambang. Tapi itu sebagai langkah politik PDIP untuk berbaik-baik dengan Prabowo supaya Hasto tidak dijadikan tersangka. Ketika Hasto menjadi tersangka, maka PDIP kemudian kembali menjaga jarak dengan Prabowo. Ada asumsi semua aparat penegak hukum bisa diintervensi Presiden.
Kini, PDIP pun masih berbaik-baik dengan Prabowo. Antara lain tidak menolak revisi Undang-Undang TNI yang sempat menimbulkan kontroversi.
Tapi kalau nanti Hasto divonis bersalah, PDIP niscaya akan menjadi semacam oposisi yang kritis di DPR. Bagi PDIP, sekali lagi, Hasto adalah kartu As.
Diketahui, dalam kebanyakan permainan kartu Barat, angka 1 dilambangkan dengan As dan ditandai dengan A. Dalam permainan yang didasarkan pada keunggulan satu peringkat di atas peringkat lainnya, seperti kebanyakan permainan tebak-tebakan, kartu As memiliki nilai tertinggi, bahkan melebihi kartu Raja.
Begitu pun Hasto. Maklum, pria asal Yogyakarta itu di PDIP memegang posisi sentral, dan ia merupakan sosok yang dianggap mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran Megawati dan Bung Karno.
Apalagi vonis bersalah Hasto bisa menimbulkan efek domino bagi PDIP dan Megawati.
Diberitakan, saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Ahad (21/7/2025), Prabowo menyebut hubungan Gerindra dengan PDIP seperti kakak-adik.
Sayangnya, kata Prabowo, karena demokrasi yang diajarkan Barat melarang semua parpol berkoalisi menjadi satu, akhirnya PDIP pun berada di luar pemerintahan.
Prabowo sebanarnya sangat membutuhkan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR, demi stabilitas pemerintahannya, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan DPR, seperti UU TNI kemarin dan UU APBN setiap tahunnya.
Efek negatifnya, di DPR tak akan ada suara kritis. Semua akan koor setuju terhadap setiap proposal pemerintah. Ini berbahaya bagi demokrasi dan nasib rakyat kita. Maka sebaiknya PDIP tetap jadi penyeimbang saja.
