Meritokrasi Itu Sunatullah: Mengapa Kita Masih Memelihara “Logika Iblis”?

By Paman BED

Indonesia sesungguhnya tidak pernah kekurangan aturan tentang meritokrasi. Kita rajin—bahkan gemar—menyusun regulasi, pedoman, indikator kinerja, dan mekanisme seleksi yang tampak modern serta rapi. Di atas kertas, semuanya terlihat ideal, progresif, dan beradab.

Masalahnya bukan pada absennya aturan, melainkan pada ketiadaan keberanian untuk menegakkannya.

Kita hidup di sebuah panggung sandiwara birokrasi, di mana kedekatan lebih dihargai daripada kecakapan, dan loyalitas personal lebih mahal daripada integritas. Kritik diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai vitamin perbaikan. Akibatnya, meritokrasi hanya tinggal slogan administratif—indah dibaca, hampa dijalankan.

Di balik spanduk reformasi dan jargon profesionalisme, sistem perlahan membusuk oleh nepotisme yang dibungkus rapi dengan istilah “harmoni”, “kebersamaan”, dan “kekeluargaan”.

“Ana Khairun Minhu”: Logika Kuno yang Tak Pernah Mati

Akar persoalan ini sesungguhnya sangat tua—setua sejarah penciptaan manusia itu sendiri.

Dalam QS. Al-A’raf ayat 12, Iblis menolak perintah Tuhan bukan karena ia tidak memahami keutamaan Adam, melainkan karena merasa lebih mulia:

“Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan dia dari tanah.”

Inilah cikal bakal kesombongan struktural: merasa superior bukan karena kualitas, melainkan karena asal-usul.

Hari ini, kalimat itu tidak lagi diucapkan dalam bahasa langit. Ia menjelma dalam ungkapan-ungkapan yang sangat akrab di telinga kita:

“Dia orang dekatnya bos di sini.”
“Dia itu bukan orang kita.”
“Yang penting loyal dulu, urusan kompetensi belakangan.”

Kita menilai manusia bukan dari kapasitas dan kontribusinya, melainkan dari garis kedekatan, label sosial, dan silsilah relasi. Kemuliaan diukur dari “bahan dasar”, bukan dari kualitas kerja.

Inilah logika Iblis yang hidup kembali di meja-meja birokrasi modern.

Menabrak Sunatullah, Menjemput Kehancuran

Sunatullah adalah hukum sosial yang dingin dan adil. Ia tidak mengenal kompromi emosional. Ia tidak peduli seberapa fasih doa dilafalkan, jika tindakan bertentangan dengan prinsip sebab-akibat.

Ketika jabatan diberikan bukan kepada yang kompeten, melainkan kepada yang dekat, maka kegagalan bukanlah musibah—melainkan keniscayaan.

Banyak negara maju bukan karena mereka lebih religius, melainkan karena mereka lebih patuh pada sunatullah meritokrasi: menempatkan orang sesuai kapasitas, memberi ruang pada kritik, dan menutup pintu bagi nepotisme.

Sebaliknya, kita sering sibuk mengecat dinding bangunan yang sudah miring, berharap keajaiban datang lewat doa, sambil menolak memperbaiki pondasi. Ini bukan optimisme—ini ilusi yang dipelihara bersama.

Tragedi Orang Baik yang Diam

Namun kesalahan tidak berhenti pada mereka yang rakus kekuasaan. Ada tragedi lain yang jauh lebih sunyi: diamnya orang-orang baik.

Orang-orang kompeten yang memilih bungkam demi kenyamanan.
Profesional yang tahu sistem salah, tetapi memilih aman.
Mereka yang paham, tetapi enggan bersuara.

Diamnya orang baik adalah pupuk paling subur bagi tumbuhnya kesombongan struktural.

Sejarah membuktikan: kehancuran sebuah bangsa jarang disebabkan oleh terlalu banyak orang jahat, tetapi oleh terlalu banyak orang baik yang memilih menjadi penonton sopan saat sistem diselewengkan.

Penutup: Cermin untuk Nurani

Meritokrasi bukan sekadar teknik manajemen sumber daya manusia. Ia adalah pengejawantahan keadilan ilahiah dalam kehidupan sosial.

Menempatkan orang yang tidak kompeten demi balas budi politik atau kekerabatan bukan sekadar kesalahan administratif—itu adalah bentuk pembangkangan terhadap sunatullah.

Sejarah selalu konsisten: organisasi runtuh bukan karena kekurangan orang pintar, melainkan karena orang-orang pintar disingkirkan atau memilih menyingkir.

Pengalaman organisasi modern menunjukkan hal yang sama. Banyak perusahaan keluarga yang mayoritas saham dan kepemimpinannya diwariskan turun-temurun hanya mampu bertahan satu atau dua generasi sebelum akhirnya bangkrut. Sebaliknya, perusahaan yang bertumpu pada meritokrasi—seperti Honda dan banyak korporasi global lain—mampu bertahan, beradaptasi, dan terus maju lintas zaman.

Jika logika ini berlaku pada perusahaan, bagaimana jika yang dipertaruhkan adalah sebuah negara?
Jawabannya bahkan tak membutuhkan perenungan panjang.

Maka pertanyaannya kini bukan lagi soal sistem, melainkan soal keberanian moral:
Apakah kita ingin menjadi Adam—rendah hati dengan ilmu dan tanggung jawab,
atau menjadi bagian dari barisan Iblis—merasa paling benar karena memegang stempel kekuasaan?