Fusilatnews – Sumpah Pemuda selalu dirayakan dengan gegap gempita, tetapi semakin sering kita mendengarnya, semakin terasa hampa maknanya. Hari yang seharusnya menjadi refleksi tentang idealisme dan cita-cita kebangsaan kini terjebak dalam seremoni tahunan tanpa jiwa. Sebab di tengah hingar-bingar retorika tentang “peran generasi muda,” kita menyaksikan kenyataan getir: politik anak muda di Indonesia sedang kehilangan arah. Wajah-wajah muda muncul di panggung kekuasaan, tetapi semangat pembaruan yang seharusnya mereka bawa justru digantikan oleh ambisi pribadi dan kepentingan keluarga.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah contoh paling terang dari paradoks itu. Didirikan dengan semangat muda, anti-korupsi, dan anti-dinasti, partai ini seharusnya menjadi simbol regenerasi politik yang sejati. Namun, idealisme itu pudar ketika partai yang dulu mengaku mewakili suara generasi baru justru menyerahkan nahkoda kepada Kaesang Pangarep—anak Presiden Joko Widodo. Keputusan itu bukan hanya ironis, tapi juga mencerminkan betapa dangkalnya komitmen terhadap nilai-nilai yang mereka gembar-gemborkan. PSI kini lebih tampak sebagai laboratorium pencitraan kekuasaan ketimbang wadah perjuangan ide.
Kaesang bukanlah persoalan individu. Ia adalah simbol dari krisis representasi pemuda di politik Indonesia. Usianya muda, gayanya santai, bahasanya akrab di media sosial. Namun di balik itu semua, sulit menemukan gagasan besar yang ia perjuangkan. Tak ada visi tentang arah bangsa, tak ada rumusan ide tentang masa depan generasi muda. Ia hadir bukan karena perjuangan intelektual atau kerja politik yang panjang, melainkan karena nama belakangnya. Dalam sistem yang masih dikuasai patronase, darah lebih berharga daripada gagasan.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bertransformasi secara halus. Jika dulu dinasti politik bekerja dengan cara mempertahankan jabatan lewat keluarga, kini mereka membungkusnya dengan wajah-wajah muda agar tampak modern dan inklusif. PSI adalah contoh sempurna dari bagaimana idealisme muda bisa direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan lama. Partai ini menjual narasi “muda dan progresif,” padahal yang terjadi hanyalah perpanjangan tangan dari politik lama dalam kemasan baru.
Krisis ini berbahaya, karena ia melahirkan generasi pemuda yang sinis terhadap politik. Mereka melihat bagaimana politik tidak lagi menjadi ruang gagasan, melainkan arena pewarisan kekuasaan. Mereka menyaksikan bagaimana yang muda dipilih bukan karena kemampuan berpikir, tetapi karena kemampuannya mendukung status quo. Dalam situasi seperti itu, sulit bagi anak muda yang benar-benar idealis untuk percaya bahwa politik masih bisa menjadi alat perubahan.
Padahal, makna sejati dari Sumpah Pemuda adalah keberanian untuk melawan arus. Para pemuda 1928 tidak tunduk pada patronase kolonial atau kepentingan golongan; mereka justru melampaui batas-batas itu demi cita bersama bernama Indonesia. Bandingkan dengan hari ini, ketika banyak anak muda justru bersembunyi di balik kenyamanan koneksi kekuasaan. Mereka berbicara tentang nasionalisme, tapi takut berbeda pendapat. Mereka mengaku ingin membangun bangsa, tapi sibuk menjaga posisi dalam lingkaran kekuasaan.
PSI dan Kaesang seharusnya menjadi pelopor pembaruan, bukan pelengkap dinasti. Mereka memiliki kesempatan untuk mematahkan pola lama, tetapi memilih untuk menjadi bagian dari permainan itu. Dalam lanskap politik seperti ini, kata “muda” kehilangan artinya. Ia tidak lagi berarti pembaruan, melainkan sekadar kosmetika untuk menutupi busuknya politik lama yang dibungkus gaya kekinian.
Kita tidak kekurangan anak muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Yang kita kekurangan adalah ruang politik yang memberi mereka tempat tanpa harus bertekuk lutut pada patron-patron kekuasaan. Sumpah Pemuda, jika masih ingin dimaknai, seharusnya menjadi panggilan untuk membebaskan politik dari jerat dinasti, bukan memperindahnya dengan wajah muda yang jinak. Sebab generasi muda yang sejati bukanlah mereka yang lahir dari darah kekuasaan, tetapi mereka yang berani menantangnya demi kebenaran.
