Oleh: Nazaruddin
Oleh: NazaruddinHari ini kita menyaksikan sebuah anomali bernegara. Petugas berseragam—TNI sebagai garda pertahanan dan Polri sebagai penjaga keamanan—justru disibukkan dengan urusan domestik: dapur umum. Atas nama percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), aparat negara masuk ke wilayah yang sejatinya bukan kompetensinya.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: jika tujuan program ini murni sosial, mengapa harus membangun dapur baru dengan melibatkan aparat berseragam?
Tugas Aparat Bukan di Dapur, Rakyat Bukan Penonton
Pengelolaan pangan dan gizi adalah ranah sipil. Negara ini memiliki jutaan pelaku UMKM, ibu-ibu lokal, koperasi desa, dan jaringan ekonomi rakyat yang hidup dari sektor tersebut. Selama sektor sipil masih berfungsi, mengapa justru aparat bersenjata yang mengambil alih peran?
Mengapa bukan UMKM di sekitar sekolah?
Mengapa bukan ibu-ibu lokal?
Mengapa bukan koperasi desa?
Menyerahkan urusan dapur kepada institusi berseragam bukan hanya berpotensi mematikan ekonomi kerakyatan, tetapi juga menumbuhkan kecurigaan publik. Negara seolah tak percaya pada warganya sendiri.
Paradoks Keamanan: Dapur Diinvasi, Rakyat Direpresi
Rakyat tidak anti tentara. Rakyat juga tidak anti polisi. Namun rakyat berhak cemas ketika prioritas menjadi kabur.
Di saat yang sama, persoalan keamanan dan keadilan hukum masih jauh dari tuntas:
Polisi semestinya fokus menjaga kamtibmas dan menegakkan hukum secara adil, agar tidak lagi muncul kesan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
TNI semestinya berkonsentrasi penuh menjaga kedaulatan negara, memastikan tak sejengkal tanah pun diganggu pihak asing dan tak ada ancaman terhadap keutuhan bangsa.
Ironis ketika energi besar institusi keamanan tersedot ke urusan dapur, sementara di lapangan rakyat masih kerap menghadapi sikap kasar dan represif dari oknum aparat. Profesionalisme aparat diukur dari rasa aman warga, bukan dari kemampuan mengelola katering.
Transparansi atau Proyek Kekuasaan?
Yang paling ditakuti rakyat hanya satu: program sosial berubah menjadi proyek kekuasaan.
Jika pelibatan aparat diklaim demi percepatan dan efisiensi, publik berhak menagih bukti:
Mana datanya?
Mana auditnya?
Mana laporan terbukanya?
Pajak rakyat bukan untuk membiayai kompetisi antara aparat negara dan pelaku usaha katering. Transparansi melahirkan ketenangan. Sebaliknya, ketertutupan hanya menumbuhkan kecurigaan. Yang tumbuh bukan gizi, melainkan rasa curiga.
Kembalikan Aparat ke Fungsi Utama
Sudahi eksperimen “sipilisasi” aparat. Kembalikan TNI dan Polri ke mandat utamanya: menjaga negara dan menjamin keamanan warga secara profesional dan beradab. Biarkan urusan perut dan dapur dikelola rakyat sendiri agar ekonomi lokal berputar dan martabat sipil tetap terjaga.
Seragam diciptakan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan, bukan untuk menguasai dapur.
