Jakarta–Fusilatnews — Pemerintah melalui berbagai instansi termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini menjadi pengelola ratusan hingga ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Menurut laporan, baik TNI maupun Polri terlibat langsung dalam pengelolaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, termasuk dalam hal pengadaan, distribusi, dan operasional harian. Keterlibatan ini bukan hanya operasional, melainkan juga diduga menjadi jalur perburuan rente dan keuntungan bagi pihak tertentu.
Proyek tersebut diluncurkan sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian anggaran yang diklaim dialokasikan dari efisiensi belanja negara dikatakan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan MBG yang berskala nasional.
Namun, sejumlah analis dan pengamat kebijakan menyatakan keterlibatan aparat keamanan dalam proyek non-kekuasaan seperti penyediaan makanan berbasis sosial menunjukkan risiko conflict of interest dan peluang eksploitasi oleh aparat negara. Kritik muncul khususnya pada peran polisi dalam memimpin unit dapur atau mendapatkan fasilitas istimewa dibanding sektor lain.
Sebelumnya, pemerintah juga diketahui memberi insentif harian sekitar Rp 6 juta bagi setiap SPPG yang beroperasi, serta memperluas jumlah unit dapur yang dikelola TNI hingga ratusan lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
Kritik terhadap pelaksanaan MBG juga semakin mengemuka setelah muncul temuan soal kurangnya pengawasan terhadap kualitas makanan hingga hak pekerja di dapur yang belum sepenuhnya dipenuhi. Bahkan beberapa pihak mengusulkan agar keterlibatan militer ditinjau kembali demi menghindari dominasi institusi bersenjata dalam proyek bersifat sosial kemanusiaan.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari TNI maupun Polri mengenai tudingan bahwa keterlibatan mereka dalam proyek MBG membuka pintu praktek keuntungan sepihak dan penyalahgunaan otoritas.
