Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Warisan kolonialisme Belanda kepada bangsa Indonesia yang lestari hingga kini adalah feodalisme. Akhirnya para feodalis pun melanggengkan mental kolonial. Kolonialisme gaya baru atau neokolonialisme, atau nekolim dalam bahasa Bung Karno. Para pejabat berlagak gubernur jenderal Hindia Belanda.
Benar kata Bung Karno: perjuangannya lebih mudah karena menghadapi penjajah. Tapi perjuangan kita generasi berikutnya akan lebih susah karena menghadapi bangsa sendiri. Terutama para pejabat negara.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mirip pemerintahan kolonial Belanda, kolonial gaya baru atau neokolonialisme alias nekolim. Betapa tidak?
Semua wakil menteri diberi jabatan Komisaris BUMN. Otomatis gaji mereka dobel.
Semua anggota DPR RI, yang berjumlah 575 orang, diberi tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Jika ditotal dengan gaji dan tunjangan ini-itu, take home pay mereka mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Padahal, anggota parlemen negara maju seperti Swedia saja tak mendapat tunjangan rumah dan mobil. Mereka tak mau diistimewakan. Mereka tidak bermental feodal.
Ironisnya, untuk membiayai itu semua Prabowo menggenjot sektor pajak. Rakyat yang jadi sasaran “penindasan”.
Di sisi lain, efisiensi anggaran dilakukan. Konsekuensinya, dana Transfer Ke Daerah (TKD) dipangkas drastis. Akibatnya, para kepala daerah berlomba-lomba menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti Bupati Pati Sudewo yang sempat didemo dan akan didemo lagi itu.
Warga Kota Cirebon juga mengancam akan demo seperti rakyat Pati jika walikota setempat tidak membatalkan kenaikan PBB yang mencapai 1.000%.
Ironisnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengancam rakyat yang belum membayar pajak akan dipersulit urusan administrasinya. Inilal mental kolonial.
Selain menggencet rakyat dengan kenaikan pajak, untuk membiayai proyek-proyek ambisius seperti makan bergizi gratis yang sarat indikasi korupsi dan tak ada gunanya, Prabowo juga akan menarik utang baru di tahun 2026 yang dialokasikan mencapai 781 triliun rupiah. Inilah utang yang harus ditanggung anak cucu kita kelak.
Akhirnya, rakyat pun susah menghadapi pemerintah yang bergaya feodal dan bermental kolonial. Benar kata Bung Karno, perjuangan generasi sekarang lebih sulit karena menghadapi bangsa sendiri, dalam hal ini pemerintah kita sendiri.
Pejabat bergaji tinggi, sedangkan rakyat tetap miskin. Kemiskinan meraja rela. Pengangguran dan PHK di mana-mana.
Jika kondisi “jomplang” ini terus berlanjut, maka revolusi sosial seperti tahun 1998 tinggal soal waktu saja. Cepat atau lambat pasti terjadi. Tinggal menunggu pemicunya. Pemerintah harus hati-hati.
Sebenarnya, kalau rakyat mau menggulingkan pemerintah, tak perlu demo. Cukup tidak membayar pajak saja, niscaya pemerintah akan lumpuh.
Hal itu sudah dipraktikkan rakyat India di bawah komando Mahatma Gandhi dengan prinsip perjuangannya, Ahimsa atau anti-kekerasan. Caranya: tidak membayar pajak, sehingga pemerintah kolonial Inggris pun bangkrut di India.
