Fusilatnews – Tidak bisa dielakkan, pada 2026 pemerintahan Prabowo harus kembali menambah utang dengan jumlah mencengangkan: Rp782 triliun. Angka ini bukan sekadar teknis fiskal, melainkan potret nyata betapa rapuhnya kinerja pemerintahan dalam mengelola pendapatan dan belanja negara.
Secara akademis, ada beberapa indikator yang bisa menjadi kacamata untuk membaca kondisi ini. Pertama, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski pemerintah sering mengklaim rasio masih di bawah batas aman 60% sebagaimana standar Maastricht Treaty, tren kenaikan utang menunjukkan ketergantungan yang makin akut. Indonesia kini berada pada posisi di mana ruang fiskal menyempit, karena setiap tambahan utang berarti tambahan kewajiban bunga yang harus dibayar dari APBN.
Kedua, penerimaan negara yang stagnan. Tax ratio Indonesia, yang selama bertahun-tahun hanya berkisar 9–10% terhadap PDB, jauh tertinggal dari rata-rata negara ASEAN yang bisa mencapai 14–15%. Rendahnya tax ratio adalah bukti kegagalan struktural dalam memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, dan menutup kebocoran. Pemerintahan sebelumnya gagal melakukan reformasi signifikan, dan kini Prabowo mewarisi masalah itu tanpa strategi jelas untuk memperbaikinya.
Ketiga, beban pembayaran bunga utang yang terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 20% belanja pemerintah pusat habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Artinya, sebagian besar ruang fiskal kita tidak lagi dipakai untuk pembangunan produktif, tetapi untuk menutup janji-janji masa lalu yang dibiayai dengan utang baru.
Dalam perspektif akademis, fenomena ini disebut sebagai debt trap—jebakan utang. Negara terpaksa berutang lagi, hanya untuk membayar utang lama. Persis seperti orang yang gali lubang tutup lubang.
Namun di balik analisis akademis itu, ada kritik tajam yang harus ditegaskan. Utang sebesar Rp782 triliun adalah cermin kegagalan politik, bukan sekadar masalah teknis ekonomi. Kegagalan itu terletak pada arah pemerintahan yang lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan ketimbang merumuskan strategi fiskal jangka panjang.
Prabowo, jika tidak cerdik dalam memilih tim ekonomi dan kabinetnya, hanya akan mengulang pola lama: membiarkan birokrasi tambun, mengumbar retorika populis, tetapi kosong dari terobosan nyata. Satu-satunya jalan adalah keberanian melakukan perombakan drastis. Bukan sekadar mengganti menteri, melainkan membangun tim yang benar-benar paham bagaimana menyehatkan fiskal negara.
Dan di titik ini, keberadaan figur-figur simbolis seperti Gibran Rakabuming Raka hanyalah beban politik. Wakil presiden muda itu lebih sering tampil sebagai representasi dinasti, bukan solusi. Jika Prabowo ingin dicatat sejarah sebagai presiden yang berani, ia harus berani pula “membersihkan meja” dari mereka yang hanya jadi ornamen kekuasaan.
Karena utang Rp782 triliun bukan sekadar angka dalam laporan APBN. Ia adalah tagihan sejarah. Tagihan yang kelak harus dibayar oleh generasi mendatang dengan keringat dan darah. Jika pemerintahan Prabowo gagal keluar dari jebakan ini, ia tidak hanya tercatat sebagai pewaris kegagalan Jokowi, melainkan juga sebagai presiden yang ikut menjerumuskan republik ke jurang utang tanpa dasar pijakan yang kuat.
