Fusilatnews – Pajak di negeri ini ibarat cerita lama: rakyat yang bayar, pejabat yang kenyang. Rakyat tiap bulan diperas seperti tebu di gilingan, habis manis sepah dibuang. Sementara pejabat, perutnya makin buncit oleh gula manis pajak yang tidak pernah sampai ke meja rakyat.
Lihat Swiss, misalnya. Pajaknya tinggi, tapi rakyat makmur. Jalan mulus, sekolah gratis, rumah sakit nyaman. Bayar pajak di sana seperti menaruh uang di celengan: jelas bunyinya, jelas pula kapan bisa dipakai.
Singapura malah lebih lincah. Pajak rendah, rakyat tetap makmur. Mereka pandai mengatur dapur negara. Tak ada cerita pejabat keluyuran rapat di hotel bintang lima hanya untuk memutuskan warna seragam baru. Tak ada perjalanan studi banding ke luar negeri yang hasilnya cuma oleh-oleh foto di depan menara Eiffel.
Indonesia beda. Pajak cukup tinggi, tapi rakyat tetap pontang-panting bayar sekolah, beli beras, dan antre di rumah sakit. Sementara pejabat sibuk rapat entah apa isinya, yang jelas menu makannya lima bintang. Lebih sering kenyang dari rapat ketimbang kerja. Pajak rakyat dipakai buat mobil dinas baru, gedung megah, dan perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau ada hasil, paling-paling laporan setebal bantal yang tak pernah dibaca, kecuali untuk alas tidur.
Padahal rakyat tidak keberatan bayar pajak. Yang bikin sakit hati, uang itu bukan kembali ke rakyat, tapi menguap ke langit birokrasi. Pajak di sini ibarat beli tiket konser. Rakyat yang beli, pejabat yang nonton. Rakyat cuma kebagian suara bocor dari luar pagar.
Maka solusinya jelas: pajak bukan soal tinggi atau rendah, melainkan soal tata kelola. Anggaran negara harus dipakai efisien, tepat sasaran, tidak dikorupsi, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hukum harus ditegakkan, bukan jadi alat tukang parkir yang tajam ke bawah tapi lunak ke atas.
Kalau itu bisa dijalankan, rakyat tak akan keberatan setor pajak. Karena pada akhirnya, di negeri yang kita cintai ini, pajak hanyalah zakat wajib rakyat untuk kesejahteraan pejabat.
