Fusilatnews – Di era pemerintahan Prabowo Subianto yang baru berjalan sejak Oktober 2024, kita tak hanya menyaksikan perubahan kepemimpinan, tapi juga pergeseran iklim demokrasi. Muncul satu istilah yang kini layak mewakili atmosfer kekuasaan hari ini: omonokrasi—sebuah sistem yang tidak hanya anti-kritik, tapi bahkan alergi terhadapnya.
Dalam sistem ini, kritik dianggap sebagai virus yang harus dibasmi, bukan sebagai nutrisi untuk memperbaiki kebijakan. Pemerintah lebih menikmati pujian dan tepuk tangan, meski substansi kebijakan kadang tak menyentuh kebutuhan nyata rakyat. Ini bukan sekadar penurunan kualitas demokrasi—ini adalah kemunduran peradaban politik.
Di tengah euforia kekuasaan baru yang menggantikan pemerintahan sebelumnya, kita menyaksikan kemunculan satu istilah yang mulai merepresentasikan realitas politik hari ini: Omonokrasi. Ini bukan demokrasi yang menjunjung tinggi kritik dan partisipasi rakyat. Bukan pula otokrasi yang secara terang-terangan menindas. Ini lebih licik—sebuah sistem yang membungkus kekuasaan otoriter dengan pujian, sanjungan, dan janji-janji palsu.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlahan menunjukkan watak omonokratisnya. Kritik dianggap gangguan, oposisi disingkirkan secara halus, dan suara publik hanya direspons jika bernada pujian. Pemerintah merasa paling sukses ketika disoraki dengan tepuk tangan, meski di lapangan perut rakyat tetap keroncongan. Kebijakan yang diambil lebih banyak memanjakan elite di sekeliling kekuasaan, sementara rakyat luas hanya diberi harapan kosong—omon-omon-omon belaka.
Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis memang terdengar revolusioner. Namun implementasinya diwarnai kisah keracunan massal, distribusi tak merata, dan ketidaksiapan infrastruktur. Belum lagi pemangkasan anggaran besar-besaran melalui Inpres No. 1/2025 yang justru memangkas dana pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan IKN. Pemerintah seolah lupa: memberi makan bukan sekadar membagikan nasi bungkus, tetapi memastikan keberlanjutan dan kualitasnya.
Sementara itu, militer kembali mengambil peran dominan dalam kehidupan sipil: dari program sosial hingga produksi obat-obatan. Perwira aktif masuk ke dalam jabatan pemerintahan. Ini bukan demokrasi yang sehat. Ini nostalgia Orde Baru yang disulap dengan kemasan populis.
Kekuasaan hari ini dijalankan dengan gaya politrik: politik yang penuh tipu muslihat. Ketika rakyat mengeluh, pemerintah membalas dengan retorika. Ketika fakta dipertanyakan, data direkayasa. Ketika janji tidak ditepati, narasi baru segera diciptakan. Inilah wajah omonokrasi—sebuah sistem yang alergi kritik dan adiktif terhadap pencitraan.
Jika demokrasi adalah ruang dialog, maka omonokrasi adalah ruang gema: hanya suara penguasa yang menggema, dan rakyat dipaksa bertepuk tangan meski kenyataannya pahit. Kritik dianggap makar, oposisi dianggap pengganggu stabilitas, dan media dijinakkan melalui tekanan halus.
Maka, hari ini kita punya tanggung jawab besar: melawan omonokrasi dengan keberanian untuk bicara, berpikir, dan bertindak. Kita tidak boleh menjadi penonton pasif dalam drama kekuasaan yang makin absurd. Demokrasi bukan panggung hiburan, melainkan medan perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.
Karena janji tidak seharusnya berakhir di langit. Ia harus turun ke bumi—menjadi roti yang bisa dimakan, menjadi sekolah yang bisa diakses, menjadi rumah sakit yang bisa menyembuhkan, dan menjadi sistem yang bisa dipercaya.
