Oleh : Widdy Apriandi
Jakarta – Di laman detikcom, Rabu (7/9) lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengomentari aksi massa terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ada beberapa poin yang saya kira menarik. Pertama, ia mengklaim bahwa banyak pendemo yang adalah “orang tidak jelas”. Kedua, terhadap suara kritis rakyat, ia menimpali bahwa banyak yang sesungguhnya tidak tahu masalah.
Untuk mendukung pernyataan, Pak Luhut menyampaikan data-data makro yang berujung kesimpulan bahwa “Indonesia baik-baik saja”. Mulai dari pertumbuhan ekonomi kuartal III yang potensial sampai di angka 6%. Lalu, tingkat pengangguran yang ia prediksi menurun. Hingga, yang paling mantap, adalah jawaban atas asumsi yang beredar seputar Indonesia (menuju) bangkrut. Soal ini, ia jawab tegas, “Mau bangkrut? Mau bangkrut dari mana? Kita mana ada orang kelaparan? (Karena) Dana Desa sudah Rp 476 triliun itu diberikan selama 7 tahun terakhir.”
Pak Luhut, sebagai yang-tahu-masalah, tak luput memberi paham soal alasan di balik keputusan kenaikan harga BBM. Ia katakan, substansinya adalah soal alokasi subsidi BBM yang bakal membengkak. Alokasi subsidi dan kompensasi yang sekarang mencapai Rp 502,4 triliun bisa membengkak hingga Rp 600 triliun. Sehingga, penting menaikkan harga BBM agar penggunaan subsidi dapat ditekan dan direalokasi untuk kebutuhan lain.
Indikator Makro adalah Petanda, Bukan Kesimpulan
Pak Luhut tentu sah-sah saja berkomentar, lebih khusus sebagai ekspresi berdemokrasi. Tetapi, mestinya sah juga bila komentar beliau ditempatkan sebagai diskursus–tanpa embel-embel predikat “tahu masalah”. Bila begitu halnya, ada beberapa soal yang hendak saya kemukakan. Pertama, bahwa indikator makro-ekonomi yang disampaikan Pak Luhut semata adalah petanda (signifier). Bahwa ia berguna untuk menandai situasi/fenomena, kita sepakat: ya.
Advertisement
Tetapi, jika indikator tersebut diposisikan sebagai kesimpulan (apalagi dinilai final) untuk menjustifikasi situasi/fenomena, maka hemat saya: tidak. Tergesa-gesa rasanya jika menganggap indikator-indikator makro merefleksikan secara ajeg bahwa situasi/fenomena yang berkembang baik-baik saja.
Dalam hal ini, gagasan Mappadjantji Amien dalam Kemandirian Lokal (2005) bisa jadi pertimbangan. Ia mengulas, paradigma modernisasi seringkali mereduksi fenomena. Termasuk di aspek ekonomi. Perekonomian direduksi ke dalam ‘wujud’ pertumbuhan yang dinyatakan dengan angka-angka. Padahal, angka-angka yang dihadirkan tidak serta-merta menggambarkan kondisi sesungguhnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pertumbuhan yang menjadi ‘napas’ modernisasi kerap mengabaikan problematika yang juga mendasar, yaitu kesenjangan ekonomi. Ekstremnya, kesenjangan ekonomi tidak menjadi soal selagi ada progres pertumbuhan. Hal inilah yang menjadi entry point kritik terhadap paradigma pertumbuhan, yaitu belum tentu pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi ekonomi aktual secara linear.
Jadi, kita jelas bersyukur bahwa ada gelagat membaiknya perekonomian nasional. Tapi, tidak bijak juga bila indikator makro ditempatkan sebagai ‘navigasi’ satu-satunya –tanpa menggali lebih dalam lagi.
Data Presisi sebagai Kunci
Seberapa tepat fenomena dipotret dan/atau diterjemahkan? Jawabannya: bergantung data yang dijadikan dasar analisis. Jika data yang ada berkualitas baik, maka analisisnya pun baik. Begitu pun sebaliknya.
Sofyan Sjaf dalam Data Desa Presisi (2020) menekankan urgensi data dalam aksi pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang solid, maka yang terbentuk adalah pseudo data. Data kira-kira. Lebih parah lagi, data bohong.
Problematika krusial ini terbukti kontras pada kasus subsidi BBM. Sebesar 70% pengguna BBM bersubsidi disebut-sebut justru bukan orang yang berhak alias kelas non-subsidi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jelas karena data yang ‘lembek’ atau kabur. Dari situ, tidak mengherankan jika tata kelola subsidi sampai di tingkat teknis berantakan. Hingga, pada puncaknya, muncul tafsir hegemonik: subsidi BBM membengkak!
Dengan demikian, jika agenda yang dituju adalah menekan anggaran subsidi, maka kenaikan harga BBM pada prinsipnya bukan solusi strategis. Alih-alih, yang perlu segera dilakukan adalah membenahi data sepresisi mungkin agar kebijakan yang diputuskan pun tepat sasaran.
Urgensi ketersediaan data presisi tidak bisa lagi ditawar. Kecuali, kita melulu menghendaki pola berulang dengan ujung yang sama: anggaran bengkak, ‘bocor’, dan lalu publik yang berhak jadi korban kebijakan.
Widdy Apriandi mahasiswa Pascasarjana IPB University, pegiat Merdesa Cendekia Muda Bogor
Dikutip detik.com Senin 19 September 2022
