JAKARTA – Prabowo Subianto sebelum 2019 dikenal sebagai penulis Paradox Indonesia, seorang politisi nasionalis yang lantang menentang kebocoran “kapal besar” Republik Indonesia akibat penjarahan asing dan cengkeraman oligarki. Saat itu, Prabowo tampil sebagai antitesis rezim boneka oligarki—seorang pendekar patriotik yang menjadi harapan dan dambaan rakyat.
Namun, pada 2019 Prabowo justru memilih naik ke kapal bocor itu, dengan dalih menambalnya dari dalam. Tak banyak yang menyangka, sang pendekar kemudian melebur menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Ibarat judul film, situasinya bak “Pendekar Masuk Sarang Penyamun”. Kini, setelah satu tahun (2025) Prabowo menjadi nakhoda kapal tersebut, memasuki awal 2026 Partai Masyumi menilai bahwa Paradox Indonesia telah bertransformasi menjadi “Paradox Prabowo.”
“Visi Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia Emas sangat jelas dan menantang. Namun bagaimana mungkin target itu dicapai jika lebih dari 50 persen timnya adalah warisan lama—yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen, itupun dengan kualitas rendah (low quality growth)? Mustahil memperoleh hasil berbeda dengan metode dan orang yang sama,” tegas Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., MH, dalam pernyataan sikap tertanggal 5 Januari 2026.
Partai Masyumi justru melihat persoalan mendasar berada pada penempatan figur yang keliru. Fenomena “the wrong man in the strategic place” dinilai sangat berbahaya, karena negara menyerahkan kekuasaan strategis kepada mereka yang tidak kredibel, tidak kompeten, dan nirintegritas.
Paradoks serupa tampak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Patriotisme Prabowo yang dahulu lantang menolak perampasan kekayaan nasional kini diuji oleh realitas pahit. “Ketika kejahatan ekologis—seperti bencana lingkungan di Sumatera—tak segera diusut tuntas, sementara insentif pajak (tax holiday) bagi asing terus diobral tanpa evaluasi ketat, SDA justru berubah menjadi kutukan (resource curse). Ironisnya, kontribusi PNBP dari SDA tetap sangat kecil,” ujar Ahmad Yani, mantan anggota DPR RI periode 2009–2014.
Senada dengan itu, komitmen pemberantasan korupsi dinilai semakin memudar. Ikrar Prabowo untuk “mengejar koruptor hingga ke Antartika” seolah kandas di hadapan tembok tebal warisan rezim lama. Negara justru dipaksa menanggung beban inefisiensi proyek IKN dan kerugian Kereta Cepat Whoosh. Pembiaran terhadap indikasi korupsi lama, polemik ijazah palsu, hingga penyerobotan tanah rakyat oleh oligarki mengirimkan pesan getir ke publik: apakah sang macan telah kehilangan taringnya? Alih-alih menegakkan keadilan, negara malah mengalihkan beban kekacauan itu ke APBN.
Paradoks yang paling melukai rasa keadilan publik, menurut Ahmad Yani, terletak pada etika kenegarawanan. Teriakan partisan seperti “Hidup Jokowi” dari seorang Presiden Republik Indonesia dinilai mencederai posisi Prabowo sebagai pemimpin seluruh rakyat. Ironi ini kian tajam bila disandingkan dengan peringatan tentang bahaya “musuh dalam selimut” atau “negara di dalam negara” yang justru pernah disampaikan oleh Prabowo sendiri saat menjabat Menteri Pertahanan.
“Seorang negarawan sejati tidak berpihak pada penyandang dana atau pendukung politik, melainkan pada kebenaran, konstitusi, dan idealisme publik,” tegas Ahmad Yani.
Atas dasar itu, Partai Masyumi menyampaikan tuntutan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto demi penyelamatan bangsa dan negara:
- Luruskan Kiblat Bernegara.
Presiden harus kembali ke rel konstitusi. Pasca pemilu, Prabowo wajib menanggalkan baju partisan dan berdiri murni sebagai Presiden Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945—bukan Presiden bagi kelompok pendukung Pilpres semata. - Bersihkan Kabinet secara Menyeluruh.
Masyumi menuntut bersih-bersih total. Unsur oligarki dan residu rezim lama yang terbukti tidak berkinerja (non-performing) dan menjadi beban negara harus segera disingkirkan. Kabinet harus diisi oleh figur berakhlak, berintegritas, dan berkompeten untuk menjawab tantangan pembangunan nasional. - Penegakan Hukum secara Radikal dan Tanpa Tebang Pilih.
Janji mengejar koruptor hingga ke Antartika harus dibuktikan. Partai Masyumi mendesak pemberantasan mafia hukum, mafia tanah, dan kejahatan ekonomi-politik secara tegas, termasuk mengusut tuntas korupsi warisan rezim lama, tanpa pandang bulu dan tanpa perlindungan politik.
Bagi Partai Masyumi, inilah saat penentuan: Prabowo dikenang sebagai negarawan yang menyelamatkan bangsa, atau sekadar nakhoda yang membiarkan kapal Republik terus bocor dan karam di tengah samudra oligarki.
