FusilatNews – Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi dari keanggotaan partai adalah sebuah langkah yang, bagi sebagian kalangan, datang terlambat. Jika PDIP kini merasa perlu untuk memutus hubungan dengan sosok yang pernah mereka usung sebagai pemimpin, itu tidak lain adalah bentuk penyesalan yang mendalam. Penyesalan bahwa mereka telah melahirkan seorang pemimpin yang pada akhirnya justru mencederai nilai-nilai yang selama ini mereka gaungkan. Namun, keputusan ini sejatinya tetap berada dalam ranah internal partai. Yang menjadi persoalan lebih besar adalah tanggung jawab PDIP atas segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan Jokowi selama masa kepemimpinannya.
Sebagai partai yang mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan, PDIP tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa semua kebijakan, penyimpangan, dan berbagai skandal yang menyertai pemerintahan Jokowi adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Mulai dari kebijakan yang mengorbankan kepentingan rakyat, pembiaran terhadap praktik korupsi yang semakin merajalela, hingga berbagai bentuk manipulasi politik yang melahirkan ketidakadilan. Semua ini adalah dosa politik yang tak bisa dihapus hanya dengan memutus hubungan secara administratif.
Yang paling memalukan dari semua ini adalah integritas Jokowi sendiri. Sejak awal, figur Jokowi kerap dipertanyakan dalam hal kejujuran dan moralitas politiknya. Tuduhan sebagai pendusta, pelaku penipuan dalam pemilu, hingga dugaan pemalsuan ijazah adalah bayang-bayang gelap yang terus menghantui citranya. Namun, selama bertahun-tahun, PDIP tetap membela dan menutup mata terhadap berbagai pelanggaran tersebut. Kini, ketika dampak buruk dari kepemimpinan Jokowi sudah tak bisa lagi disangkal, barulah PDIP mengambil langkah pemecatan—yang lebih menyerupai upaya menyelamatkan diri dari ambruknya kredibilitas mereka sendiri.
Tetapi, apakah dengan memecat Jokowi, PDIP bisa cuci tangan dari semua kesalahan yang telah terjadi? Tentu tidak. Bangsa dan negara ini telah mengalami begitu banyak kerusakan akibat kepemimpinan yang mereka dukung. Dari politik dinasti yang semakin menguat, penghancuran demokrasi melalui manipulasi hukum, hingga ekonomi yang dikuasai oleh oligarki yang justru menjauhkan kesejahteraan dari rakyat kecil. Semua ini tak bisa hanya dibebankan kepada Jokowi seorang diri. PDIP harus menerima fakta bahwa mereka adalah bagian dari masalah ini, dan pertanggungjawaban politik serta moral harus tetap ada.
Dalam sejarah politik, partai-partai sering kali mengorbankan figur tertentu demi menyelamatkan eksistensinya. Namun, rakyat tidak akan lupa siapa yang berada di balik naiknya sosok yang kini mereka pecat. Jika PDIP benar-benar ingin menebus kesalahan mereka, langkah nyata yang harus dilakukan bukan hanya memutus hubungan dengan Jokowi, tetapi juga merefleksi ulang semua kesalahan yang telah terjadi dan memastikan bahwa pengkhianatan terhadap rakyat tidak terulang lagi di masa depan.
