Oleh: M Yamin Nasution, S.H – Pemerhati Hukum
Lebih dari 150.000 warga sipil Irak, mayoritasnya Muslim, tewas. Negara mereka porak-poranda oleh invasi militer yang dilancarkan atas dasar intelijen yang keliru. Dua dekade kemudian, penyesalan datang dari pemimpin Inggris saat itu: Tony Blair.
Pada 6 Juli 2016, menyambut publikasi Chilcot Report, Blair menyatakan:
“I apologize for the fact that the intelligence was wrong. I also apologize for some of the mistakes in planning and, certainly, our mistake in our understanding of what would happen once you remove the regime.”
“Saya menerima tanggung jawab sepenuhnya, tanpa pengecualian dan tanpa mencari alasan.”
“Informasi intelijen yang menjadi dasar pengambilan keputusan ternyata salah. Situasi pasca invasi menjadi lebih bermusuhan, lebih panjang, dan lebih berdarah dari yang kami bayangkan.”
“Untuk semua ini, saya menyampaikan kesedihan, penyesalan, dan permintaan maaf yang lebih dalam dari apa yang bisa Anda bayangkan atau percayai.”
Namun permintaan maaf tersebut tidak menyentuh inti persoalan, bahwa invasi itu sendiri, berdasarkan bukti yang tak pernah terbukti dan tanpa persetujuan PBB adalah sebuah kesalahan dan kejahatan historis.
Tuduhan yang Tak Pernah Terbukti
Chilcot Inquiry, investigasi publik setebal 2,6 juta kata yang dipimpin Sir John Chilcot, menyimpulkan: Tidak ada bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal pada saat keputusan perang diambil. Irak tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Inggris. Dan diplomasi belum habis dijalankan saat keputusan perang dibuat.
Informasi intelijen yang digunakan Blair bersifat menyesatkan dan dibesar-besarkan (Chilcot Report, 2016, hlm. 121–147). Nasihat hukum dari Jaksa Agung pun berubah-ubah, menunjukkan adanya ketidakyakinan dalam legitimasi invasi (hlm. 225–267).
Dua Hal yang Tak Diucapkan Blair
Sejumlah komentator menilai ada dua isu besar yang sengaja tak disebut Blair dalam permintaan maafnya.
- Motif Minyak dan Strategi Hegemoni
Menurut Noam Chomsky, invasi Irak bukan semata soal keamanan, tetapi untuk memastikan kontrol Barat atas sumber energi global:
“The invasion of Iraq had nothing to do with WMDs or terrorism. It had everything to do with establishing US–UK dominance in the region.” (Hegemony or Survival, 2003)
Analis lainnya, John Pilger, menyatakan:
“Iraq was not about freedom. It was about oil, power, and military reach.” (The New Rulers of the World, 2006).
Fakta bahwa Irak memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia semakin memperkuat tuduhan tersebut.
- Pelanggaran Hukum Internasional
Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, secara tegas menyatakan:
“I have indicated that it was not in conformity with the UN Charter. From our point of view and from the Charter point of view, it was illegal.” (BBC World Service Interview, 16 September 2004)
Banyak pakar hukum internasional mendukung pernyataan tersebut. Bahkan dalam dokumen internal Inggris yang bocor (Downing Street Memo, 2002), disebut bahwa “intelijen sedang ‘fixed’ untuk mendukung kebijakan.”
Namun, Blair tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa keputusannya melanggar hukum internasional.
Luka yang Tak Bisa Disembuhkan
Invasi Irak menghasilkan kehancuran sistematis:
- Ratusan ribu korban sipil.
- Munculnya kelompok-kelompok ekstremis baru seperti ISIS.
- Penghancuran infrastruktur dan fragmentasi sosial di Irak.
- Trauma kolektif berkepanjangan.
Sementara itu, di Inggris dan AS, puluhan ribu prajurit kembali dengan luka fisik dan psikologis. Sebagian keluarga tak pernah mendapat jawaban yang utuh tentang alasan kematian anak-anak mereka.
Blair mungkin telah menyampaikan penyesalan. Tapi bagi banyak orang, itu adalah penyesalan politis, bukan moral. Ia menyayangkan akibatnya, tetapi tidak mengakui kesalahan dalam keputusan intinya.
Kesimpulan
Jika sebuah perang dilandasi oleh kebohongan dan melanggar hukum internasional, maka permintaan maaf yang tidak menyentuh akar persoalan bukanlah rekonsiliasi, melainkan penghindaran tanggung jawab sejati.
“There is no inconsistency in expressing sorrow, regret, and apology, but still saying I believe the decision was right,” ujar Blair.
Namun dunia melihat, justru di situlah kontradiksi terbesarnya, yaitu mengakui kekeliruan dan ketidakmatangan yang menyebabkan banyaknya warga sipil tewas, namun tidak mengaku perbuatan tersebut salah secara hukum dan kemanusiaan.
