Jakarta – Fusilatnews – Program penghematan anggaran yang sedang dicanangkan pemerintah menciptakan banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait program pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2024 lalu diantaranya program layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Yang merupakan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun pada tahun 2025 jangan sampai mengganggu layanan kesehatan masyarakat, terlebih Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Menurut dia, PKG merupakan program prioritas pemerintah yang akan segera digelar pada hari Senin (10/2/2025).
Keterbatasan anggaran pun tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
“Skala prioritas program perlu dilakukan untuk siasati keterbatasan anggaran. Namun, tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” kata Charles saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
PKG bagi warga yang sedang berulang tahun, kata dia, bakal ada pemeriksaan belasan jenis (potensi) penyakit.
Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui gangguan kesehatannya. Dengan pengecekan itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Dengan begitu, peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.
“Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Jumat (7/2/2025), mengatakan bahwa program itu guna mencegah dan menangani risiko penyakit penyebab kematian terbesar di tiap siklus hidup.
