Fusilatnews – Kemiskinan adalah persoalan kompleks yang tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga menyangkut martabat dan kualitas hidup manusia. Di tengah upaya global menanggulangi kemiskinan, muncul beragam pendekatan pengukuran untuk memahami kedalaman dan sebarannya. Dua di antaranya adalah pendekatan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) dan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. Keduanya menyajikan wajah berbeda dalam membaca realitas kemiskinan.
Dimensi Pengukuran: Monodimensi vs Multidimensi
BPS menggunakan indikator kemiskinan berbasis pengeluaran minimum, atau dikenal dengan pendekatan monodimensi. Dalam hal ini, seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, yang terdiri dari kebutuhan dasar makanan (2.100 kkal per hari) dan kebutuhan dasar non-makanan (seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Data terbaru Maret 2025 mencatat angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,47%, atau sekitar 23,85 juta orang.
Sebaliknya, PBB melalui UNDP dan OPHI menggunakan pendekatan multidimensi, yang tidak hanya mengukur kekurangan dalam pendapatan, tetapi juga dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. MPI mengkaji sepuluh indikator dalam tiga dimensi besar tersebut. Seseorang dikategorikan miskin multidimensi jika mengalami deprivasi dalam setidaknya sepertiga dari indikator-indikator tersebut. Berdasarkan survei terakhir tahun 2017, MPI Indonesia menunjukkan angka 3,6% penduduk hidup dalam kemiskinan multidimensi—jauh lebih rendah dibanding angka versi BPS.
Tabel Perbandingan Singkat
| Aspek | BPS (Indonesia) | PBB (UNDP – MPI) |
|---|---|---|
| Pendekatan | Monodimensi (pengeluaran per kapita) | Multidimensi (10 indikator dalam 3 dimensi) |
| Dimensi yang Diukur | Makanan & non-makanan dasar | Kesehatan, pendidikan, standar hidup |
| Ambang Batas | Garis kemiskinan (Rp595.242/kapita/bulan – 2024) | Kekurangan ≥ 1/3 dari 10 indikator |
| Angka Kemiskinan (Terbaru) | 8,47% (Maret 2025) | 3,6% (Survei 2017) |
| Frekuensi Data | 2 kali setahun (Maret & September) | Tidak rutin, tergantung survei besar |
| Tujuan Penggunaan | Kebijakan bantuan sosial & fiskal | Evaluasi struktural pembangunan manusia |
Ketepatan Representasi Realitas
Perbedaan angka ini menimbulkan pertanyaan: mengapa hasilnya bisa sangat berbeda? Jawabannya terletak pada apa yang diukur. Pendekatan BPS cocok digunakan untuk menentukan kebutuhan intervensi berbasis bantuan tunai atau subsidi, karena ia mencerminkan daya beli minimum untuk bertahan hidup. Namun, pendekatan ini kerap dikritik karena tidak menggambarkan kemiskinan struktural—misalnya, keluarga dengan pengeluaran cukup namun tetap tinggal di rumah tak layak atau tak memiliki akses pendidikan dan sanitasi.
Di sisi lain, MPI menangkap kemiskinan sebagai kekurangan peluang, bukan semata kekurangan uang. Ia bisa mengungkap realitas tersembunyi seperti anak-anak yang tak bersekolah, rumah tangga tanpa listrik, atau ibu yang melahirkan tanpa akses layanan kesehatan. Inilah kekuatan pendekatan PBB—mereka menjadikan kemiskinan sebagai wajah dari kegagalan sistem sosial.
Implikasi Kebijakan
Pendekatan BPS dan MPI memiliki fungsi masing-masing. BPS, dengan datanya yang diperbarui secara rutin, sangat bermanfaat untuk perencanaan anggaran negara, program bantuan sosial, dan evaluasi kebijakan fiskal. Sementara MPI, meskipun tidak selalu diperbarui tiap tahun, menjadi alat diagnosis struktural yang lebih holistik, penting untuk mendesain kebijakan jangka panjang seperti reformasi pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pelayanan kesehatan primer.
Namun, penggunaan keduanya secara terpisah dapat menimbulkan ilusi kesejahteraan. Ketika BPS menyatakan kemiskinan menurun, tetapi indikator multidimensi tidak berubah atau justru memburuk, maka bisa saja penurunan kemiskinan hanya terjadi secara permukaan, bukan dalam kualitas hidup.
Penutup
Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan kondisi hidup yang memengaruhi kesempatan seseorang untuk berkembang secara utuh. Perbandingan antara indikator PBB dan BPS menunjukkan bahwa mengukur kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan satu alat saja. Dibutuhkan sinergi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, pengeluaran dan pengalaman, statistik dan narasi. Dalam dunia yang terus bergerak maju, kita tidak cukup hanya menghitung siapa yang miskin, tetapi juga mengapa mereka tetap miskin dan bagaimana membebaskan mereka dari lingkaran tersebut.
