Fusilatnews – Perjalanan politik Indonesia pasca-Reformasi telah diwarnai oleh dinamika persaingan dan persekutuan yang kerap kali mengejutkan publik. Salah satu yang paling mencolok adalah transformasi hubungan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto—dari lawan politik sengit dalam dua kali Pilpres, menjadi mitra strategis dalam lingkar kekuasaan.
Untuk memahami pilihan politik ini secara jernih, penting untuk membuka sejarah mereka secara terbuka—bukan untuk saling menklaim kelebihan atau mengklaim siapa yang lebih berjasa, melainkan untuk menyadari bahwa dalam politik, kompromi kerap kali lebih menentukan daripada konfrontasi. Melalui rekonstruksi sejarah ini, kita dihadapkan pada satu fakta: perkawinan politik antara Jokowi dan Prabowo bukan hanya keputusan pragmatis, tetapi juga perhitungan strategis yang sangat menguntungkan kedua belah pihak.
Jokowi, dengan elektabilitas tinggi dan legitimasi kuat sebagai presiden petahana, membawa modal elektoral dan dukungan rakyat yang luas, terutama dari segmen kelas menengah dan akar rumput. Di sisi lain, Prabowo memiliki basis militer, jejaring politik lama, dan modal kapital politik yang mengakar sejak era Orde Baru. Dalam situasi pasca-Pilpres 2019 yang sempat menghangat, persekutuan dua tokoh ini menjadi solusi paling efektif untuk meredam potensi polarisasi berkepanjangan di masyarakat.
Namun, di balik kesan rekonsiliasi nasional ini, tidak dapat disangkal bahwa perkawinan politik tersebut juga merupakan simbiosis mutualisme dalam makna paling politisnya. Jokowi memerlukan stabilitas politik demi melanjutkan proyek-proyek ambisiusnya seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara Prabowo membutuhkan kendaraan strategis untuk memulihkan citranya dan mempersiapkan pencalonan presiden berikutnya—yang pada akhirnya terwujud pada Pilpres 2024 dengan kemenangan besar.
Keputusan ini, jika dilihat secara jujur, adalah pilihan paling tepat untuk mereka berdua. Jokowi tak perlu khawatir akan gangguan oposisi besar dari luar lingkar kekuasaan, sedangkan Prabowo mendapatkan jalan pintas untuk mendapatkan akses ke jantung kekuasaan, bahkan tanpa harus bersusah payah mendirikan kekuatan tandingan.
Namun, keberhasilan rekonsiliasi ini menyisakan pertanyaan: apakah sejarah dibiarkan dilupakan begitu saja? Apakah luka politik masa lalu harus ditutup demi kepentingan elite? Di sinilah pentingnya membuka sejarah secara utuh. Dengan demikian, publik tidak terjebak pada narasi tunggal tentang “persatuan nasional”, tetapi bisa melihat dengan jernih bahwa rekonsiliasi itu terjadi bukan semata demi rakyat, tetapi juga demi akumulasi kekuatan politik dan ekonomi di tangan segelintir elite.
Jika masyarakat tidak diajak memahami sejarah hubungan Jokowi-Prabowo secara utuh, maka akan muncul klaim-klaim sepihak yang menyembunyikan realitas kekuasaan. Ada yang menganggap Jokowi sebagai pemersatu bangsa, ada pula yang melihat Prabowo sebagai figur yang besar hati menerima kekalahan. Padahal, kedua tokoh ini hanya memanfaatkan momentum politik untuk memperkuat posisi mereka masing-masing.
Pada akhirnya, perkawinan politik ini adalah pertemuan antara elektabilitas dan kapital politik. Sebuah aliansi yang dibangun bukan atas dasar ideologi atau platform perjuangan yang jelas, tetapi atas nama kepentingan praktis dan kekuasaan yang tak ingin terganggu.
Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya langkah mereka. Tetapi sebagai rakyat, kita berhak mengetahui latar belakang, motif, dan dampaknya bagi demokrasi. Membuka sejarah bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk menolak dilupakan.
