Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBT. Termasuk kearifan budaya bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya seperti KUHP jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab
Jakarta – Fusilatnews – Meskipun acara pertemuan LGBT se-Asean di Indonesia dibatalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat ada upaya show off dan kampanye terbuka LGBT dilakukan di negeri ini dengan berbagai cara dan sarana.
“Ada gerakan besar, jaringan yang luas, serta sponsor dan pendanaan yang kuat untuk mengampanyekan perilaku LGBT di Indonesia. Itu dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Kamis, (13/7)
Ia mengingatkan bahwa Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT di negara ini.
Jazuli mengatakan perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi dan kebebasan, melainkan merupakan penyimpangan seksual dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Perilaku LGBT dan komunitasnya telah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, yaitu hak atas kelestarian manusia dan peradaban kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks dasar dan konstitusi negara kita, LGBT dinilai bertentangan secara diametral dengan sila pertama dan kedua Pancasila.
“Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBT. Termasuk kearifan budaya bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya seperti KUHP jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab,” ucapnya.
PKS mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi masyarakat Islam dan ratusan ormas lainnya yang menolak legalisasi dan kampanye LGBT sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang relijius dan beradab.
Anggota Komisi I DPR ini berharap agar Pemerintah RI lebih tegas dan lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain maupun komunitas internasional terkait LGBT.
“Kita perlu menunjukkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain terkait isu ini sehingga bukan saja kita menunjukkan penjagaan terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk melawan kampanye LGBT yang marak di dunia,” ungkapnya.
