Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Gus Ipul yang masih menjabat Walikota Pasuruan, Jawa Timur, dan juga Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Jumat (6/9/2024) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan.
Penggeledahan itu terkait kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022. Saat kasus terjadi, Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjabat Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
KPK juga sudah memeriksa Abdul Halim Iskandar sebagai saksi dalam kasus yang sama beberapa hari lalu.
Sejak Undang-Undang (UU) KPK direvisi dari UU No 30 Tahun 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019, KPK masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya, KPK merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.
Jika kita cermati pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos di satu pihak, dan penggeledahan rumah dinas Gus Halim di pihak lain, maka semakin terbaca bahwa Presiden Jokowi memainkan politik belah bambu. Satu pihak diangkat, pihak lainnya diinjak.
Sejak KH Yahya Cholil Staquf menjabat Ketua Umum PBNU dan Gus Ipul menjabat Sekjen PBNU tahun 2021 lalu, perseteruan antara PBNU dan PKB, yang dilatari residu konflik internal PKB di masa lalu, kian memanas. Sebelumnya bak api di dalam sekam.
Saat konflik internal PKB terjadi antara kubu KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan kubu Cak Imin, Gus Yahya dan Gus Ipul berada di kubu Gus Dur. Kini ketika keduanya manggung di PBNU, makin gencarlah kritik dan serangan politik yang dilancarkan keduanya ke Cak Imin.
Apalagi setelah Cak Imin yang menjabat Ketua Tim Pengawas Haji DPR Tahun 2024 dan juga Wakil Ketua DPR menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji untuk menyelidiki dugaan penyimpangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang dilaksanakan Kementerian Agama. Gus Yahya menuding pembentukan Pansus Haji untuk menyerang dirinya lewat adik kandungnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Untuk melawan Pansus Haji, PBNU kemudian membentuk Pansus PKB untuk mengambil alih kepemimpinan PKB dari Cak Imin.
Gus Ipul pun selama ini dikenal sebagai pengkritik Cak Imin yang paling keras.
Akhirnya, konflik antar-personal antara Gus Yahya dkk dan Cak Imin dkk dijadikan konflik institusional antara PBNU dan PKB.
Di tengah konflik itu, Jokowi seolah memberi angin segar bagi kubu Gus Yahya di satu pihak, dan meniupkan udara panas bagi kubu Cak Imin di lain pihak.
Angin segar dari Jokowi itu berupa pemberian konsesi tambang batu bara kepada PBNU, dan pembiaran terhadap berkembangnya wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB tandingan yang diinisiasi bekas Sekjen PKB Lukman Edy yang ada di kubu Gus Yahya.
MLB PKB yang rencananya digelar di Jakarta ini untuk menandingi Muktamar PKB di Bali, 24-25 Agustus lalu yang menetapkan kembali Cak Imin sebagai ketua umum.
Pembiaran wacana MLB PKB tandingan itu jelas merupakan pukulan telak Presiden Jokowi kepada Cak Imin.
Tidak itu saja. Gus Halim, kakak kandung Cak Imin juga diperiksa KPK sebagai saksi, bahkan salah satu rumah dinasnya pun digeledah KPK. Ini pukulan telak berikutnya dari Presiden Jokowi kepada Cak Imin.
Dalam konteks ini, Jokowi seakan menerapkan politik belah bambu. Satu pihak diangkat, pihak lainnya diinjak. Hal ini makin kentara dengan pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos, dan penggeledahan rumah dinas Gus Halim oleh KPK.
PBNU dan PKB sesungguhnya berasal dari “nasab” yang sama, yakni faham “ahlus sunnah wal jamaah”. Bahkan PKB lahir dari rahim PBNU pada 23 Juli 1998 lalu yang dibidani Gus Dur dan sejumlah tokoh NU lainnya. Namun kini kedua kubu berseteru. Apalagi setelah Jokowi melancarkan politik belah bambu.
Lalu, siapa yang akan dimenangkan dan siapa yang akan jadi korban dari politik belah bambu Jokowi ini?
Kita tunggu saja episode berikutnya. Apakah MLB PKB tandingan akan terlaksana, dan apakah akan ada dualisme PKB lagi?
Lantas bagaimana nasib Cak Imin dan kakaknya, Gus Halim? Apakah Cak Imin akan terdepak dari kursi Ketua Umum PKB, dan Gus Halim akan menjadi tersangka dan akhirnya terdepak dari kursi Menteri Desa dan PDTT?
Kita tunggu saja tanggal mainnya.
