Indonesia pernah berdiri tegak sebagai bangsa yang bukan hanya merdeka secara politik, tetapi juga berdaulat secara moral. Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung 1955 adalah penanda paling terang dari posisi itu. Sebuah republik yang baru berusia sepuluh tahun, masih diganggu Belanda yang belum ikhlas menerima Proklamasi 1945, justru berani memanggil dunia untuk berkumpul dan menyusun sikap bersama: melawan kolonialisme dalam segala bentuknya.
Sukarno memahami sesuatu yang hari ini tampaknya gagal dibaca oleh Prabowo Subianto: bahwa martabat bangsa tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan oleh keberanian mengambil posisi yang benar meski sendirian.
Bung Karno menolak mengundang Israel ke KAA, meski negara itu telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 1948. Penolakan itu bukan emosional, bukan pula sekadar ideologis, melainkan berakar pada prinsip anti-penjajahan. Sebaliknya, Palestina—yang bahkan belum merdeka—diundang sebagai peninjau melalui Mufti Besar Yerusalem, Amin Al-Husaini. Pesannya tegas: Indonesia berpihak pada bangsa yang tertindas, bukan pada penjajah yang berganti rupa.
Lebih jauh, Bung Karno telah membaca kolonialisme secara visioner. Baginya, kolonialisme tidak mati ketika bendera penjajah diturunkan. Ia hanya bersalin rupa: menjadi kontrol ekonomi, dominasi intelektual, dan hegemoni politik global. Karena itu, sikap anti-Israel Bung Karno bukan episodik, melainkan konsisten hingga akhir hayatnya—termasuk menolak partisipasi atlet Israel dalam ajang olahraga internasional.
Ironisnya, warisan moral itu kini hanya tinggal romantisme sejarah ketika Prabowo Subianto—presiden yang kerap mengaku mengidolakan Sukarno—justru duduk berdampingan dengan pemimpin negara-negara pendukung Israel, negara yang hari ini secara terang-benderang melakukan genosida di Gaza.
Lebih dari itu, Prabowo bersedia menjadi anggota Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump—sebuah badan yang sejak awal problematik, tak jelas mandatnya, dan secara terang-terangan mengabaikan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara Eropa menolak bergabung karena memahami satu hal sederhana: perdamaian global tidak bisa dibangun dengan menyingkirkan PBB, apalagi dengan menghapus eksistensi Palestina dari meja perundingan.
Pasal 24 Piagam PBB secara eksplisit menyatakan bahwa urusan pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional adalah wewenang Dewan Keamanan PBB. Namun Trump, dengan gaya khas imperialis abad ke-21, justru membentuk “Dewan Perdamaian Gaza” tanpa Palestina, lalu menghapus Gaza dari peta moral dengan dalih perdamaian dunia. Ini bukan perdamaian—ini oksimoron politik.
Yang lebih mengkhawatirkan, Prabowo tidak membaca kontradiksi itu. Ia menerimanya mentah-mentah, seolah lupa bahwa Indonesia sejak awal berdiri di barisan bangsa-bangsa yang melawan kolonialisme, bukan yang memolesnya dengan jargon damai.
Lebih parah lagi, partisipasi itu menggunakan uang pajak rakyat Indonesia sebesar Rp 17 triliun. Angka ini bukan sekadar soal pemborosan, melainkan soal pelanggaran konstitusi. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa presiden harus mendapat persetujuan DPR sebelum membuat perjanjian internasional yang berdampak pada keuangan negara. Hingga hari ini, tak ada penjelasan terbuka dari pemerintah, tak ada pertanggungjawaban dari DPR.
Di titik inilah kegagalan Prabowo menjadi utuh: gagal membaca sejarah bangsanya sendiri, gagal memahami konstitusi yang ia sumpahi, dan gagal membedakan antara diplomasi bermartabat dan kepatuhan pada skenario kekuatan global.
Sukarno membangun politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas dan aktif—bebas dari tekanan imperium, aktif membela kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. Prabowo, sebaliknya, tampak memilih jalur aman: duduk di meja yang disiapkan kekuatan besar, meski meja itu dibangun di atas reruntuhan Gaza dan darah rakyat Palestina.
Jika Bung Karno menjadikan Indonesia mercusuar moral dunia ketiga, maka keputusan Prabowo hari ini justru meredupkan cahaya itu. Bukan karena Indonesia kecil atau lemah, tetapi karena pemimpinnya gagal membaca langkah perjuangan bangsanya sendiri—langkah yang dahulu begitu tegas, begitu terang, dan begitu berpihak.
