Selama akhir 2023 hingga awal Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan waktunya sebagai presiden untuk kunjungan kerja mengurusi pembagian Bantuan Sosial di berbagai daerah yang seharusnya cukup untuk dilaksanakan pada tingkat kementerian, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota
Jakara – Fusilatnews – Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menegaskan, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dilakukan untuk memastikan berjalannya program-program prioritas, termasuk implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai bansos lainnya.
“Ya kampanye terjadi di seluruh tempat di Indonesia kan. Jadi kita tahu bahwa kunjungan kerja Presiden itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemilu,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Ari mengatakan, penyaluran program bantuan sosial itu sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu meringankan masyarakat menghadapi situasi tertentu, seperti dampak pandemi Covid-19, fenomena El Nino, dan lainnya.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis pernah mengingatkan pemerintah agar tak mempolitisasi bansos. Ia juga mengingatkan, bansos untuk tak diklaim berasal dari Presiden Jokowi, sebab uangnya berasal dari rakyat yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam penganggarannya.
Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024,” ujar Todung di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Ia juga kembali menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tak pernah ingin memberhentikan pemberian bansos. Pihaknya pun sepakat bahwa bansos merupakan program yang dibutuhkan oleh rakyat.
“Kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Jangan ada klaim sepihak,” ujar Todung.
Ketua Tim Hukum Nasional Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir, juga pernah menyoroti dugaan politisasi bansos untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu pekan lalu, Ari mengungkap pihaknya menduga terjadi penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, mencakup penyalahgunaan anggaran, pelibatan birokrasi, serta penggunaan sarana dan prasarana untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Menurut Ari, dugaan itu semakin dipertontonkan secara vulgar tanpa malu-malu kepada publik, sehingga menjadi hal memprihatinkan. Hal itu patut diduga sebagai praktik korupsi dan merupakan pelanggaran hukum.
“Jika praktik demikian terus dilakukan, maka dugaan tersebut bisa dikategorikan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Ari dikutip Antara.
Timnas AMIN pun menyoroti pembagian bansos dengan dana APBN, yang seharusnya diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial karena rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Hal tersebut merujuk pada kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto saat di Nusa Tenggara Barat.
Saat di Lombok Tengah, NTB, Ahad (14/1/2024), Airlangga membagikan beras 10 Kg dan meminta warga NTB untuk berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Selain itu, Ari menambahkan dugaan penyalahgunaan distribusi bansos untuk kepentingan politik juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah kandung cawapres Gibran Rakabuming Raka, saat membagikan bansos di dekat spanduk pasangan calon Prabowo-Gibran.
Selama akhir 2023 hingga awal Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan waktunya sebagai presiden untuk kunjungan kerja mengurusi pembagian Bantuan Sosial di berbagai daerah yang seharusnya cukup untuk dilaksanakan pada tingkat kementerian, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota
Mulai dari bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP), bantuan El Nino, bantuan langsung tunai Puso, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap bulan yang disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi inflasi pangan
Bantuan pangan beras ini mulai disalurkan sejak Maret-Mei 2023 untuk tahap pertama dan dilanjutkan pada September-Desember 2023 untuk tahap kedua. Penyaluran bantuan beras ini pun kemudian dilanjutkan di tahun ini dengan tambahan jumlah penerima.
Sedangkan bantuan El Nino diberikan pemerintah sebesar Rp 400 ribu untuk membantu dan melindungi daya beli masyarakat yang terdampak fenomena El Nino. Bantuan langsung tunai Puso disalurkan pemerintah kepada para petani yang lahannya terdampak banjir sehingga mengalami gagal panen.
Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan di bidang pendidikan berupa uang tunai, perluasan akses pendidikan, dan juga kesempatan belajar.
Sedangkan pihak Istana sendiri sudah menyampaikan bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah tidak berkaitan dengan kampanye dan Pemilu 2024.
Namun apa yang dilaksanakan Presiden bukanlah pekerjaan yang tidak selayaknya dilaksanakan oleh Presiden.
