Di tengah riuh tepuk tangan upacara dan parade seremonial Hari Bhayangkara, barangkali kita perlu sejenak menepi. Menepi dari pujian-pujian yang kadang terlalu mudah dilayangkan, menepi dari narasi keberhasilan yang sering disusun lebih rapi dari kenyataan di lapangan. Saat presiden bicara soal jagung dan peran Polri, kita bertanya: benarkah arah langkah Bhayangkara kini hanya sejauh ladang dan logistik?
Kepolisian seharusnya lebih dari sekadar institusi. Ia adalah wajah dari keadilan yang paling pertama bersentuhan dengan rakyat. Ia adalah tangan negara yang menyentuh, bukan menampar. Ia adalah suara hukum yang tak boleh berteriak, tetapi cukup tegas untuk membuat siapapun diam dalam kebenaran. Namun, yang kita saksikan hari-hari ini tak selalu mencerminkan makna luhur itu.
Kita melihat aparat lebih sibuk mengamankan wacana ketimbang keamanan publik. Lebih gesit merespons suara oposisi daripada laporan kehilangan dari warga. Kadang malah muncul sebagai alat dari kepentingan, bukan penjaga dari nilai-nilai hukum. Citra Bhayangkara perlahan tergerus bukan karena kritik, tetapi karena pembiaran terhadap perilaku yang melanggar sumpah itu sendiri.
Ada yang salah ketika polisi lebih dikenal karena pelanggaran daripada perlindungan. Ketika institusi ini lebih cepat menindak suara rakyat di jalan daripada mafia di istana. Ketika masyarakat mulai menghindari kantor polisi karena takut, bukan karena segan. Ketika jabatan dijadikan tangga kekuasaan, bukan tangga pelayanan.
Tapi renungan ini bukan kutukan. Ia adalah panggilan. Panggilan untuk kembali pada yang paling dasar: mengayomi. Seperti seorang petani yang merawat ladangnya dengan sabar, polisi seharusnya merawat kepercayaan masyarakat dengan ketelatenan, bukan ambisi.
Kepolisian bukan lembaga yang ditakuti, tapi dipercaya. Bukan tempat bersembunyi dari tanggung jawab, tapi rumah bagi pencari keadilan. Renungan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan: bahwa kekuasaan yang paling agung lahir dari kepercayaan, bukan senjata.
Hari Bhayangkara seharusnya bukan sekadar hari mengenang berdirinya lembaga, tapi hari bertanya: “Apakah rakyat masih merasa aman di hadapan polisi?”
Jika jawabannya ragu, maka tugas kita belum selesai. Dan Bhayangkara harus pulang — bukan ke kantor, bukan ke ladang jagung — tetapi ke hati rakyat.
Karena di sanalah hukum sejati seharusnya hidup.
