Sampai saat ini tak ada satupun investasi swasta baik dalam negrri maupun asing di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dan Semua pembiayaan bersumber dari APBN.
Jakarta – Fusilatnews – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini belum ada investasi yang terealisasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pembangunan di IKN semuanya masih bersumber dari APBN.
“Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5)
Basuki menjelaskan, salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi adalah teknis untuk pembelian tanah. Antara lain mengenai bagaimana cara membeli tanah di IKN.
Sehingga, meski saat ini sudah ada rencana detail tata ruang (RDTR) yang sudah dibuat, tetap harus ada aturan teknis untuk membeli tanah.
“Bagaimana misalnya kalau ada yang membangun rumah sakit (RS) lima hektare. Nah itu belinya bagaimana (tanah)?” ungkap Basuki
Makanya ada Badan Usaha Otorita. Itu yang selesaikan. Nah sekarang mereka sedang menyelesaikan SOP-nya,” papar dia.
Basuki menuturkan, aturan teknis soal pembelian tanah kemungkinan sudah ada di dalam peraturan pemerintah.
Hanya saja, tinggal pelaksanaan dilakukan di lapangan. “Legalnya saya enggak tahu persis tapi dari segi peraturan pemerintah-nya sudah ada,” tambah Basuki.
Setahun yang lalu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan sudah ada lebih dari 100 investor domestik yang antre untuk menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Investor dari luar negeri juga mulai banyak yang tertarik masuk tetapi pemerintah mengaku akan memprioritaskan dari dalam negeri.
“Sekarang yang antre itu kalau domestik saya kira lebih dari 100-an, dari teman-teman yang main di properti itu sudah banyak, baik yang besar, kecil, lokal, kami memberikan kesempatan,” kata Menteri PPN Suharso Monoarfa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (24/8).
Bulan lalu Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyatakan sampai saat ini telah menerima 167 dokumen komitmen awal atau letter of intent (LoI) untuk investasi di ibu kota baru. Investor tersebut berasal dari dalam negeri dan 16 negara asing.
Bambang mengatakan dari jumlah itu masih perlu dilakukan proses penyeleksian. Terlebih investor juga perlu melakukan studi kelayakan untuk dapat menanamkan modalnya di IKN.
“Kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest dari sekitar 16 negara, 50% dari domestik dan 50% lainnya dari asing. Kami sedang dalam proses untuk seleksi mana saja yang sesuai dan serius dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Senin (3/4/2023).
