Di tengah gegap gempita wacana pembangunan dan impian Indonesia Emas 2045, muncul satu kabar yang mencuri perhatian—lahirnya kembali gagasan Sekolah Rakyat. Sebuah ide yang dalam diksi lamanya masih menggenggam erat kata “rakyat”, sebuah istilah yang dulu begitu luhur dan bermakna dalam kehidupan berbangsa, namun kini lebih sering menjadi jargon kosong dalam pidato politik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat sebagai “strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan.” Namun, di balik harapan itu, terselip satu pertanyaan mendasar: mungkinkah kita menyambung kembali cermin Indonesia yang pernah retak pasca-Orde Baru?
Rakyat yang Masih Tertinggal
Kita semua tahu bahwa tidak semua rakyat punya kesempatan yang sama. Ada yang lahir dengan akses terhadap sekolah bermutu, gizi cukup, dan lingkungan belajar yang mendukung. Tapi masih sangat banyak pula yang lahir dalam kemiskinan struktural—terasing dari sistem pendidikan yang adil dan merata. Di sinilah Sekolah Rakyat hadir sebagai intervensi negara terhadap ketimpangan yang diwariskan puluhan tahun. Program ini menyasar orang cilik, kaum duafa, mereka yang termarjinalkan oleh sistem dan dilupakan oleh elit.
Gagasan besar ini, seperti diuraikan Gus Ipul, bertumpu pada trilogi: memuliakan orang kecil, menyentuh lapisan terbawah, dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini bukan sekadar slogan. Ini seharusnya menjadi revolusi sunyi—revolusi dalam keadilan pendidikan.
Cermin yang Pernah Menyala
Dulu, saat GBHN masih menjadi pedoman pembangunan nasional, arah pembangunan Indonesia setidaknya punya kompas. Arah jelas, prioritas pun tak kabur. Alinea ke-5 GBHN era Orde Baru menyebut bahwa Indonesia “sudah tinggal landas.” Namun, tak lama setelah itu, krisis dan korupsi menenggelamkan mimpi itu. Kini, Sekolah Rakyat tampaknya ingin menghidupkan kembali sumbu mimpi tersebut. Tapi, pertanyaannya: apakah semangatnya murni untuk rakyat? Ataukah ini hanya pemoles citra kekuasaan baru?
Kita hidup dalam era ketika kata “rakyat” mulai kehilangan makna aslinya. Digunakan untuk memoles program, bukan untuk membela kepentingannya secara sungguh-sungguh. Sekolah Rakyat akan gagal seperti program-program populis lainnya bila negara hanya bermain di permukaan: membangun gedung, memberi seragam, tetapi tidak menyentuh akar persoalan seperti kualitas guru, kurikulum yang memerdekakan, serta pendekatan pendidikan yang humanistik dan berorientasi pada pembebasan.
Asa yang Masih Mungkin
Namun, harapan tak sepenuhnya pupus. Sekolah Rakyat, dalam potensinya yang utuh, bisa menjadi titik balik—jika benar-benar dijalankan dengan kesadaran ideologis bahwa pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Pendidikan bukan sekadar untuk mencetak pekerja murah, tapi untuk mencetak warga negara yang merdeka dalam berpikir, berbicara, dan bermimpi. Maka program ini harus menyasar bukan hanya akses fisik, tetapi juga substansi dan martabat.
Pemerintah harus menyadari bahwa memuliakan orang kecil tidak cukup dengan retorika. Rakyat tidak butuh dikasihani, mereka butuh diperlakukan setara. Negara harus hadir, bukan sebagai dermawan, tapi sebagai pemenuhan tanggung jawab konstitusional.
Penutup: Kembali ke Jalan Rakyat
Sekolah Rakyat seharusnya bukan sekadar proyek. Ia adalah cermin dari keberpihakan negara pada rakyatnya. Di zaman ketika politik makin jauh dari suara wong cilik, ketika pendidikan kian komersial dan menjauh dari prinsip keadilan sosial, maka kembalinya diksi “rakyat” bisa menjadi penanda bahwa kita belum sepenuhnya lupa siapa pemilik sejati negeri ini.
Tapi semua tergantung bagaimana cermin itu dirawat—jangan sampai ia hanya menjadi etalase kosong. Sebab rakyat yang dulu disanjung dalam lagu-lagu perjuangan kini menunggu, dengan sabar tapi luka, agar negara akhirnya benar-benar berpihak. Bukan sekadar menjanjikan perubahan, tapi menghadirkannya dalam kenyataan.
“Negara hadir bukan sebagai dermawan, tapi sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat.”
