Jakarta, Fusilatnews 14 Juli 2025 — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melaporkan temuan mengejutkan terkait penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bermain judi online (judol). Laporan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah berada di Eropa, melalui konferensi video pada Sabtu (12/7/2025) waktu setempat.
“Soal judi online kita diskusikan, kita carikan solusi-solusi, termasuk sanksi,” ujar Cak Imin saat ditemui usai pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu malam (13/7/2025).
Dalam ratas virtual tersebut, turut hadir enam Menteri Koordinator lainnya, yakni Airlangga Hartarto (Perekonomian), Budi Gunawan (Politik dan Keamanan), Zulkifli Hasan (Pangan), Agus Harimurti Yudhoyono (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Pratikno (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), serta Yusril Ihza Mahendra (Hukum dan HAM).
Selain membahas indikasi penyalahgunaan bansos untuk berjudi online, rapat tersebut juga mengevaluasi sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. “Itu mulai dari bansos, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, koperasi desa, sampai Sekolah Rakyat,” tambah Cak Imin.
Meski tengah menjalani kunjungan kerja panjang di Eropa, Presiden Prabowo tetap memberikan arahan agar para menko bekerja serius. “Presiden lebih menekankan, selama (beliau) di luar negeri, para menteri diminta bekerja serius,” ujar Ketua Umum PKB itu.
Mensos: Jika Terbukti, Akan Dicoret
Menanggapi laporan Cak Imin dan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penerima bansos yang terbukti menggunakan bantuan untuk judi online akan dicoret dari daftar penerima.
“Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar itu judol, dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka kita akan coret,” tegas Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Gus Ipul menyatakan bahwa bansos tersebut akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak. Namun, ia juga menekankan pentingnya verifikasi dan pendalaman data dari PPATK, terutama menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terlibat. “Ada kemungkinan NIK-nya disalahgunakan oleh pihak lain. Ini jadi bahan evaluasi kami untuk penyaluran triwulan ketiga nanti,” jelasnya.
Temuan PPATK: Hampir Rp1 Triliun untuk Judi Online
Sebelumnya, PPATK merilis data mencengangkan: sebanyak 9,7 juta NIK terindikasi digunakan untuk bermain judi online sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, 571.410 merupakan penerima bansos. Total nilai transaksi deposit judi online dari kelompok ini mencapai Rp957 miliar.
Temuan tersebut memicu keprihatinan dan menyoroti perlunya pengawasan ketat dalam penyaluran bansos. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah-langkah korektif untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sementara itu, upaya penindakan terhadap aktivitas judi online juga menjadi prioritas lintas kementerian, seiring dengan arahan Presiden Prabowo untuk memberantas praktik ilegal yang merusak moral dan ekonomi rakyat.
–
