Jakarta, Fusilatnews – Pada tanggal 22 Juli 2025, dilansir dari laman resmi Pemerintah Amerika Serikat (AS), Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS telah menyepakati kerangka kerja sama antar-kedua negara terkait perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade).
Dalam pernyataan bersama antar-kedua negara, terdapat ketentuan bahwa Pemerintah Indonesia bersedia mentransfer data pribadi rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia (WNI) kepada Pemerintah AS.
Poin keenam kerangka perjanjian tersebut berbunyi, “Indonesia has committed to addressing barriers impacting digital trade, services, and investment. Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States.”
Terjemahannya, “Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi perdagangan digital, jasa, dan investasi. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar wilayahnya ke AS.”
Imparsial menilai, ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia ke Pemerintah AS bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait hak privasi warga negara Indonesia.
“Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari segala bentuk potensi penyalahgunaan oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintah. Data pribadi warga negara tidak boleh menjadi objek kesepakatan perdagangan, bisnis atau ekonomi dari pihak mana pun, termasuk antar-pemerintah,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Pemerintah Indonesia sendiri, kata Ardi, bahkan tidak boleh semena-mena menggunakan atau mengintip data pribadi rakyatnya, kecuali pada hal yang sangat beralasan, yaitu ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan nasional.
“Alih-alih melakukan perlindungan, Pemerintah Indonesia justru berencana menjadikan data pribadi rakyat Indonesia sebagai ‘obyek trade off’ kepada pihak asing,” jelasnya.
Imparsial menilai, ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah AS tersebut dapat mengancam kedaulatan atas data pribadi rakyat Indonesia yang telah dijamin Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). “Meski UU PDP belum sepenuhnya dijalankan, namun kehadiran UU tersebut telah memberikan jaminan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi keamanan data pribadi rakyat Indonesia,” paparnya.
Presiden Prabowo Subianto, kata Ardi, berpotensi menyerahkan kedaulatan atas data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah AS. “Kedaulatan data pribadi rakyat Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan negara (state souverignity). Untuk itu, adalah sebuah kesalahan besar jika Pemerintah Indonesia menjadikan data pribadi rakyat Indonesia sebagai ‘objek perdagangan’ dengan Pemerintah AS,” tukasnya.
Kerangka perjanjian tersebut, lanjut Ardi, juga tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan setiap perusahaan pengelola data pribadi di Tanah Air untuk memikili server pengelolaan data pribadi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi, ‘Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia’,” cetusnya.
Melalui kebijakan tersebut, lanjut Ardi, telah terdapat peningkatan jumlah data center yang dibangun di Indonesia untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
“Maka, jika perjanjian transfer data pribadi tersebut benar-benar terjadi, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengelola data pribadi memiliki server di Indonesia menjadi sia-sia dan tidak berarti,” urainya.
Selain itu, masih kata Ardi, transfer data pribadi rakyat Indonesia ke Pemerintah AS sendiri juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi rakyat Indonesia di AS, mengingat negeri Paman Sam itu hingga saat ini tidak memiliki aturan hukum terkait perlindungan data pribadi pada tingkat pemerintahan federalnya.
“Yang ada hanyalah aturan hukum terkait perlindungan data pribadi yang bersifat sektoral seperti privasi dalam bidang kesehatan, perlindungan privasi anak, dan privasi informasi keuangan. Tidak ada kewajiban bagi Pemerintah AS untuk tunduk pada aturan di dalam UU PDP Indonesia, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akibat adanya kebocoran data pribadi rakyat Indonesia, misalnya, maka yurisdiksi UU PDP tidak mampu menjangkau penyalahgunaan tersebut,” tuturnya.
Atas dasar itu, Imparsial mendesak agar Pemerintah Indonesia membatalkan ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah AS dalam kerangka perjanjian kerja sama antar-kedua negara, karena tidak hanya berpotensi melanggar hak asasi rakyat Indonesia, khususnya hak privasi, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan data pribadi rakyat Indonesia.
“Pemerintah Indonesia seharusnya tetap menjaga kedaulatan (souverignity) data pribadi rakyatnya,” tandas Ardi.
