Fusilatnews – Konflik bersenjata yang kembali pecah antara Thailand dan Kamboja pada 24 Juli 2025 menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sedikitnya sembilan warga sipil tewas, puluhan lainnya terluka, dan ribuan penduduk terpaksa mengungsi dari daerah perbatasan. Ketegangan dua negara bertetangga ini bukan hal baru, tetapi eskalasi terbaru mencerminkan kerapuhan solidaritas regional ASEAN. Dalam situasi inilah Indonesia—sebagai negara terbesar, demokrasi terbesar, dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara—tidak bisa tinggal diam. Kepemimpinan Prabowo Subianto akan diuji: apakah ia mampu mengangkat Indonesia sebagai jangkar perdamaian dan stabilitas kawasan, atau justru larut dalam ketidakpedulian yang pragmatis?
Sebagai pemegang amanat dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam memainkan peran sebagai penengah konflik, baik di dalam kawasan ASEAN maupun di luar. Dari keterlibatan dalam proses damai di Kamboja pada 1980-an hingga mediasi dalam konflik Moro di Filipina Selatan, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan diplomatik yang kredibel dan dihormati. Kini, dalam menghadapi konflik Thailand-Kamboja, Indonesia harus kembali memainkan peran strategis ini, dengan mengedepankan pendekatan diplomasi aktif, netral, dan konstruktif.
Langkah pertama yang harus dilakukan Presiden Prabowo adalah memosisikan Indonesia sebagai mediator netral. Indonesia memiliki keunggulan strategis karena tidak memiliki kepentingan langsung atas wilayah yang dipersengketakan, tetapi memiliki cukup pengaruh politik dan militer untuk didengar oleh kedua belah pihak. Indonesia dapat mengajukan forum dialog bilateral di Jakarta, atau memfasilitasi pertemuan darurat antar menlu ASEAN guna mendorong gencatan senjata dan investigasi independen. Pendekatan ini bukan sekadar simbolik, melainkan langkah nyata untuk menjaga kredibilitas ASEAN sebagai kawasan damai dan stabil.
Lebih jauh lagi, Indonesia seharusnya mendorong aktivasi mekanisme damai regional seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Konflik bersenjata yang menewaskan warga sipil lintas batas bukan lagi isu domestik Thailand-Kamboja, tetapi ancaman nyata bagi tatanan regional. Ketidakmampuan ASEAN untuk bertindak cepat dalam situasi ini hanya akan memperkuat anggapan bahwa ASEAN adalah organisasi yang lamban, tidak relevan, dan dikendalikan oleh prinsip non-intervensi yang usang.
Namun, intervensi Indonesia tidak cukup berhenti pada level diplomatik. Sebagai negara dengan angkatan bersenjata terbesar di kawasan, Indonesia memiliki jalur pertahanan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan antarmiliter. Prabowo, dengan latar belakang militer yang kuat, dapat mengaktifkan diplomasi militer melalui ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM), guna membuka ruang komunikasi antar panglima militer Thailand dan Kamboja. Jalur ini dapat meredakan eskalasi, mencegah kesalahpahaman, dan mendorong stabilisasi secara teknis.
Konflik ini juga telah mengganggu ekonomi kawasan. Perdagangan lintas perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang bernilai miliaran dolar kini terhenti. Stabilitas ekonomi regional adalah kunci bagi pertumbuhan Indonesia sendiri, terutama ketika Prabowo tengah mendorong visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi Asia. Karena itu, Indonesia sebaiknya mengusulkan pembentukan ASEAN Economic Resilience Task Force untuk merespons dampak konflik terhadap perdagangan, mata pencaharian penduduk perbatasan, dan aliran investasi.
Terakhir, Indonesia perlu menonjolkan wajah kemanusiaan ASEAN. Dengan meningkatnya jumlah korban sipil dan pengungsi, Prabowo dapat menginstruksikan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sikap ini tidak hanya menunjukkan empati dan solidaritas, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia berdiri bersama rakyat, bukan sekadar elit penguasa.
Ketika dunia memandang Asia Tenggara dengan harapan sebagai kawasan damai dan dinamis, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa harapan itu tetap hidup. Kepemimpinan Indonesia tidak cukup hanya dengan seruan damai di podium internasional, melainkan melalui tindakan konkret yang menjembatani kepentingan, mengurai konflik, dan merawat stabilitas.
Jika Prabowo ingin dicatat dalam sejarah sebagai negarawan, bukan sekadar pemimpin nasionalis yang kuat, maka inilah momentum baginya untuk melangkah lebih jauh: mengubah krisis di perbatasan menjadi kesempatan untuk memimpin, menginspirasi, dan mempersatukan kawasan. Sebab di tengah kobaran konflik, justru lahirlah pemimpin sejati.
