Angka kemiskinan di Kota Solo meningkat selama satu tahun kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Angka kemiskinan tercatat sebesar 9,4 persen atau meningkat 0,37 persen di 2021. Dengan jumlah penduduk miskin saat ini 48.790 jiwa.
Data angka kemiskinan itu diungkap Gibran saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021 di Gedung Paripurna DPRD Kota Solo.Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyebut pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama meningkat sebesar 5,75 persen, setelah sempat terkontraksi minus 1,74 persen di 2020.
“Ini menjadi catatan kami. PR kami menurunkan angka kemiskinan itu. Tidak perlu takut dan panik, kan indikator kenaikan perekonomian mulai naik, dari minus 1,74 persen jadi 4,01 persen, sehingga peningkatannya sebesar 5,75 persen,” kata Gibran seperti dikutip Radar Solo. Menurut dia, kenaikan angka kemiskinan ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, dia meminta warga tidak khawatir, mengingat tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dia bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi akan meningkat drastis pada akhir tahun nanti.
“Sudah kelihatan ada perbaikan. Kondisi ekonomi membaik. Apalagi dibolehkan mudik, ini pasti pertumbuhan ekonominya makin menggeliat. Tenang saja, apalagi event-event akan terus terselenggara di Kota Solo,” jelas Gibran. Dalam LKPJ, Gibran juga menyebut angka harapan hidup (AHH) 2021 meningkat sebesar 0,1 persen atau menjadi 77,32 jika dibandingkan dengan capaian 2020 sebesar 77,22 persen.
Selanjutnya, tingkat inflasi Kota Solo pada 2021 sebesar 2,58 persen. Mengalami peningkatan 1,2 persen dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 1,38 persen.Realisasi indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 82,62 persen. Terjadi peningkatan sebesar 0,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 82,21 persen Sementara itu, sejumlah fraksi di DPRD Solo menanggapi LKPJ 2021 yang disampaikan wali kota. Juru bicara Fraksi PKS Abdul Ghofar Ismail mengatakan, tingkat kemiskinan menempati posisi tertinggi angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah.
Padahal sebelumnya, Pemkot Solo telah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19, cukup besar. Yakni sebesar Rp 109,6 miliar, yang terfokus pada antisipasi pemenuhan belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan program pemulihan ekonomi. Namun, dari anggaran itu hanya terserap 32,32 persen.
“Jadi tidak berhasil mengantisipasi laju kemiskinan karena dampak Covid-19,” ujarnya. Meski demikian, FPKS mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan. Sehingga capaian ini harus terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.
