Fusilatnews – Utang negara adalah instrumen yang sah dalam pengelolaan ekonomi. Namun, yang membedakan apakah sebuah utang menjadi berkah atau justru kutukan, terletak pada pemanfaatannya. Di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, utang lebih tampak sebagai sekadar tambalan defisit, bukan motor pembangunan yang memberi napas panjang bagi rakyat.
Defisit APBN ditutup dengan utang, pembayaran bunga utang ditutup dengan utang baru, dan begitu seterusnya. Inilah lingkaran setan yang membuat generasi mendatang diwarisi beban, bukan kesempatan. Angka-angka yang diucapkan dengan penuh percaya diri di konferensi pers hanya menjadi ilusi stabilitas. Kenyataannya, rakyat tak merasakan listrik yang lebih murah, harga pangan yang lebih terjangkau, atau pekerjaan yang lebih banyak.
Bandingkan dengan masa Orde Baru. Utang luar negeri kala itu memang besar, tetapi proyek yang lahir darinya jelas, nyata, dan langsung menyentuh sendi kehidupan rakyat. Contoh paling menonjol adalah pembangunan proyek-proyek hydro electric power (PLTA). Dana pinjaman dipakai untuk membangun bendungan dan pembangkit listrik. Begitu proyek rampung, listrik menyala.
Listrik yang dulunya langka, menyebar ke desa-desa dan kota-kota. Rakyat kecil merasakan manfaatnya secara konkret. Mereka bisa membeli kulkas, membuat usaha es krim, membuka warung, memperbesar produksi rumahan. Ekonomi tumbuh dari bawah, bukan sekadar angka pertumbuhan di kertas laporan Bank Dunia. Utang kala itu menjadi investasi produktif yang memperluas akses energi, mendorong industrialisasi, dan memicu mobilitas sosial.
Kontrasnya, pada era Sri Mulyani, utang lebih banyak habis untuk proyek prestisius yang tidak segera menetes ke rakyat. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, penyelenggaraan event internasional, hingga pembengkakan biaya upacara kenegaraan di tengah kesulitan rakyat, menjadi bukti bahwa arah pengelolaan keuangan negara telah menyimpang. Utang tak lagi dipandang sebagai alat memperkuat basis ekonomi rakyat, melainkan sekadar modal mempertahankan citra pemerintahan.
Sejarah sudah memberi teladan: utang bisa bermanfaat bila dipakai untuk proyek strategis yang menggerakkan ekonomi riil. Tetapi, bila utang hanya jadi penutup defisit dan biaya politik, ia akan menjadi beban yang menindih rakyat. Sri Mulyani, dengan segala reputasi internasionalnya, seolah lupa bahwa tugas utama Menteri Keuangan bukan sekadar menjaga rating obligasi negara, melainkan memastikan rakyat merasakan kesejahteraan dari setiap rupiah yang dipinjam.
