FusilatNews– Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan taklimat khusus terkait perang di Timur Tengah patut dicermati bukan hanya dari sisi geopolitik, tetapi juga dari perspektif komunikasi politik. Dalam praktik politik modern, setiap pernyataan resmi kepala negara tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun narasi.
Perang di Timur Tengah memang bukan peristiwa kecil. Konflik tersebut berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok global, dan menciptakan tekanan terhadap stabilitas ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks itu, wajar jika pemerintah merasa perlu memberikan penjelasan kepada publik.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika isu global mulai digunakan sebagai bingkai utama untuk menjelaskan berbagai persoalan domestik.
Dalam ilmu komunikasi politik, terdapat pola yang cukup dikenal: externalizing blame—mengalihkan sumber masalah ke faktor eksternal. Narasi ini sering digunakan pemerintah di berbagai negara ketika menghadapi tekanan ekonomi atau kegagalan kebijakan. Dengan menempatkan faktor luar sebagai penyebab utama, pemerintah dapat meredam kritik publik terhadap kebijakan domestik.
Narasi seperti ini biasanya muncul dengan kalimat yang familiar: ekonomi global sedang tidak stabil, harga energi dunia melonjak, konflik geopolitik memicu inflasi, dan sebagainya. Semua itu memang bisa benar secara faktual. Tetapi ketika narasi tersebut menjadi dominan, publik patut bertanya: sejauh mana faktor internal sebenarnya turut berperan?
Pemerintahan Prabowo sendiri berada pada fase yang sangat sensitif. Ekspektasi publik setelah pemilu sangat tinggi. Berbagai janji program besar—mulai dari kebijakan kesejahteraan hingga program sosial yang memerlukan anggaran besar—menuntut kemampuan fiskal yang tidak kecil.
Di saat yang sama, kondisi ekonomi global memang tidak sepenuhnya stabil. Konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan ekonomi di beberapa kawasan dunia menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Situasi ini memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk membangun narasi bahwa tekanan ekonomi yang mungkin muncul bukan semata-mata akibat kebijakan domestik.
Di sinilah taklimat khusus presiden menjadi penting untuk dicermati. Apakah taklimat tersebut akan berisi langkah konkret pemerintah untuk mengantisipasi dampak konflik global? Ataukah lebih banyak menjadi panggung komunikasi politik untuk menyiapkan opini publik bahwa berbagai tekanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan merupakan konsekuensi dari situasi global?
Perbedaan antara keduanya sangat signifikan.
Jika pemerintah menyampaikan strategi yang jelas—misalnya kebijakan energi, langkah stabilisasi harga pangan, penguatan cadangan devisa, atau perlindungan terhadap sektor ekonomi rentan—maka taklimat tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kepemimpinan yang antisipatif.
Namun jika yang muncul lebih banyak berupa peringatan tentang ancaman global tanpa disertai langkah konkret yang terukur, publik wajar melihatnya sebagai upaya membangun tameng politik.
Sejarah politik menunjukkan bahwa narasi “krisis global” sering kali menjadi alat yang efektif untuk meredam kritik domestik. Ketika harga naik, pemerintah dapat mengatakan itu dampak perang. Ketika inflasi meningkat, penyebabnya disebut sebagai gejolak ekonomi dunia. Bahkan ketika kebijakan fiskal menghadapi tekanan, narasi global menjadi penjelasan yang paling mudah diterima.
Masalahnya, penggunaan narasi seperti ini dalam jangka panjang dapat mengaburkan akuntabilitas.
Pemerintah tentu tidak bisa mengendalikan perang di Timur Tengah. Tetapi pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab atas kualitas kebijakan ekonomi di dalam negeri. Jika setiap tekanan ekonomi selalu dijelaskan dengan faktor eksternal, ruang evaluasi terhadap kebijakan domestik menjadi semakin sempit.
Karena itu publik perlu melihat taklimat presiden secara kritis. Bukan untuk menolak kenyataan bahwa konflik global memang memiliki dampak nyata, tetapi untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menjadikan situasi global sebagai kambing hitam bagi kelemahan kebijakan dalam negeri.
Kepemimpinan yang kuat tidak hanya mampu menjelaskan ancaman dari luar, tetapi juga berani mengakui keterbatasan dan memperbaiki kelemahan dari dalam.
Dalam politik, narasi memang penting. Tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah kebijakan dan hasil nyata yang dirasakan rakyat.
