Jakarta – Fusilatnews – Kebijakan pemerintah Vietnam yang memperpanjang Penurunan tarif PPN jadi 8 Persen mendapat tanggapan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan tersebut menjadi ramai dibicarakan publik, sebab pada saat bersamaan, pemerintah Indonesia justru berencana menerapkan kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Terkait dengan hal tersebut,
Airlangga secara singkat bilang, setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda.
“Kan beda negara, beda kebijakan,” kata dia ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Meskipun nantinya Vietnam akan memiliki tarif PPN yang lebih rendah, Airlangga mengatakan, hal itu tidak akan berdampak terhadap daya saing Indonesia dengan negara tersebut.
“Tidak (berdampak penurunan tarif PPN Vietnam). PPN kan untuk barang yang sudah,” ujar Airlangga singkat.
Dalam pemberitaan Sebelumnya , mengutip media lokal Vietnam berbahasa Inggris, Vietnam News pada Kamis (12/12/2024),menulis , Majelis Nasional (The National Assembly) atau setingkat DPR RI di Indonesia, sudah menyetujui perpanjangan penurunan PPN menjadi 8 persen.
Kebijakan perpanjangan pengurangan tarif PPN di Vietnam ini berlaku sampai dengan Juni tahun 2025. Sebagai informasi, pengurangan PPN hingga Juni 2025 itu merupakan perpanjangan dari pengurangan PPN yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam sejak awal tahun 2022. Pengurangan tarif PPN ini sudah diperpanjang sekali. Artinya, ini adalah perpanjangan penurunan PPN untuk kedua kalinya.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (setara 1,028 miliar dollar AS) pada paruh pertama tahun 2025.
Namun, hal itu akan membantu mendorong peningkatan produksi dan bisnis pelaku usaha, yang pada akhirnya akan menciptakan pendapatan untuk negara melalui pajak lainnya.
Perpanjangan pengurangan tarif PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa.
Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung peningkatan aktivitas produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi pascapandemi Covid-19.
Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong Vietnam, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8 persen dibanding tahun 2021.
Pengurangan PPN pada paruh kedua tahun 2023 mencapai total 23,4 triliun dong Vietnam, dengan total penjualan ritel barang dan jasa meningkat sebesar 9,6 persen pada tahun 2023. Perkiraan menyebutkan total potensi pendapatan negara yang hilang karena pengurangan PPN pada tahun 2024 sekitar 49 triliun dong Vietnam.
