jakarta – Fusilatnews – Adanya Kerentanan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan haji, Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Kemenag soal Penyelenggaraan Haji 2025
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik,” ujar Dasco dalam rapat antara Komisi VIII DPR dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Ketua harian Partai Gerindra ini mengeklaim Prabowo memonitor terus perkembangan haji tahun ini.
Dasco mengatakan, Prabowo juga mengapresiasi Panitia Kerja Haji DPR yang telah berhasil menurunkan biaya haji tahun ini.
Pasalnya, biaya haji semestinya justru naik bila berkaca pada kurs dollar saat ini.
“Tapi bisa turun, ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR, terutama pansus, bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini,” ujar dia.
Dasco mengingatkan agar jangan sampai jemaah yang seharusnya berangkat tahun ini, malah diserobot jemaah lain.
Diketahui, pemerintah dan DPR telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada masing-masing jemaah sebesar Rp 55.431.750. Angka Bipih 2025 turun dari Bipih tahun 2024 yang berada di angka Rp 56,04 juta.
