Fusilatnews- Pemerintahan Prabowo dipaksa kembali berutang sebesar Rp782 triliun pada 2026. Angka fantastis ini menjadi penanda serius bahwa mesin negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penerimaan negara rendah, belanja publik tidak terkendali, sementara kewajiban pembayaran utang dan bunganya terus menekan APBN.
Secara akademis, kondisi ini menunjukkan lemahnya fondasi ekonomi. Tax ratio Indonesia masih bertengger di level 9–10% dari PDB, jauh dari standar sehat negara berkembang yang idealnya di atas 15%. Sementara itu, beban pembayaran bunga utang menyedot sekitar seperlima belanja pemerintah pusat. Artinya, ruang fiskal makin sempit, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk mengakselerasi pembangunan.
Dalam situasi ini, masa depan ekonomi Indonesia terancam sulit. Utang baru hanya akan menambah beban generasi mendatang, sementara produktivitas domestik masih tertinggal. Ketika ekspor stagnan, investasi tersendat, dan pariwisata belum dimaksimalkan, Indonesia berjalan di tempat, bahkan berisiko mundur.
Di sinilah kritik tajam harus diarahkan. Presiden Prabowo tidak bisa terus-terusan mengandalkan retorika heroik dan orasi panjang yang lebih bernuansa panggung politik ketimbang strategi ekonomi. Stop omon-omon. Calm-lah. Negara butuh kerja nyata, bukan sekadar kata-kata.
Jalan keluar sebenarnya ada. Pertama, menggerakkan ekonomi rakyat. Bukan sekadar lewat bantuan sosial yang konsumtif, tetapi lewat pemberdayaan usaha kecil, koperasi, dan sektor informal yang menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia.
Kedua, meningkatkan ekspor dengan mengolah sumber daya alam agar memiliki nilai tambah, bukan hanya mengekspor bahan mentah. Industrialisasi berbasis hilirisasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar jargon.
Ketiga, mengejar investasi yang sehat, bukan yang sarat rente politik. Pemerintah harus menciptakan kepastian hukum, birokrasi yang efisien, dan iklim usaha yang bersih dari korupsi.
Keempat, menghidupkan kembali sektor pariwisata yang potensinya luar biasa. Dengan infrastruktur yang sudah ada, Indonesia seharusnya mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Pariwisata adalah sektor yang cepat menghasilkan devisa, padat karya, dan menyentuh langsung ekonomi rakyat.
Semua itu hanya mungkin terwujud jika Prabowo mengubah gaya kepemimpinannya: dari orator menjadi eksekutor. Dari simbol heroisme menjadi pemimpin yang tenang, dingin, tetapi efektif dalam mengeksekusi kebijakan.
Karena utang Rp782 triliun bukan sekadar angka dalam tabel APBN. Ia adalah alarm keras bahwa masa depan tidak boleh dikelola dengan retorika. Jika Prabowo gagal menanggapi alarm ini dengan kerja nyata, maka sejarah hanya akan mencatatnya sebagai presiden yang gemar berpidato, tapi gagal menyelamatkan bangsa dari lilitan utang.
