Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia telah menembus Rp7.014 triliun per Februari 2022. Dengan jumlah itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik jadi 40,17 persen.
“Per akhir Februari 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.014,58 triliun dengan rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 40,17 persen,” tulis Kemenkeu dalam rilis APBN KiTa Maret 2022, Kamis (31/3).
Utang tersebut terbagi atas dua bagian besar yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Untuk surat utang total Rp6.164 triliun atau 87,88 persen dari total utang yang ada.
Utang tersebut terdiri atas surat berharga dengan denominasi rupiah senilai Rp4.901 triliun dengan rincian Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.054 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp847 triliun.
Selain itu, surat utang yang berdenominasi valuta asing (valas) sebesar Rp1.262 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp978 triliun dan SBSN sebesar Rp282 triliun.
Sementara itu, pinjaman saat ini berada di posisi Rp850 triliun atau 12,12 persen dari total utang yang ada.
Pinjaman terbagi dua yakni dari dalam negeri sebesar Rp13,27 triliun dan luar negeri sebesar Rp837 triliun.
Pinjaman yang datang dari luar negeri tersebut didapatkan dari sejumlah sumber, mulai dari kerja sama bilateral sebesar Rp294 triliun, multilateral sebesar Rp499 triliun, dan perbankan komersial Rp43 triliun.
Kemenkeu menggunakan utang tersebut untuk menutup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, posisi utang Indonesia per Januari 2022 masih berada di posisi Rp6.919 triliun dengan rasio utang terhadap PDB hanya sebesar 39,63 persen.
