Fusilatnews – Cara paling jujur membaca tabiat seorang penguasa sebenarnya sederhana: lihat bagaimana ia memperlakukan wartawan. Dari sana, watak kekuasaan biasanya terbuka tanpa perlu pidato kenegaraan.
Di Indonesia, relasi itu tampak jelas dari tiga figur presiden terakhir. Prabowo Subianto, sang jenderal, justru bisa dikatakan relatif dekat dengan pers. Nada bicaranya keras, gaya militernya kental, tapi ia tidak alergi mikrofon. Ia mau datang, mau menjawab, mau beradu argumen. Pers diperlakukan sebagai lawan bicara—bukan gangguan. Ada ego, ada ledakan emosi, tetapi juga ada kesediaan diuji.
Susilo Bambang Yudhoyono berada di spektrum berbeda. Ia rapi, runtut, kalimatnya tersusun seperti laporan resmi. Tidak memusuhi pers, namun menjaga jarak aman. Wawancara dengannya sering terasa seperti mendengarkan kuliah umum: sistematis, panjang, dan terkendali. Semua terdengar benar, meski kadang terlalu steril untuk terasa manusiawi.
Lalu Jokowi. Di awal kekuasaan, ia dielu-elukan sebagai presiden yang dekat dengan wartawan. Blusukan, senyum, gaya orang biasa. Pers merasa disapa. Namun ketika pertanyaan mulai menukik—soal kebijakan, tanggung jawab, atau keputusan politik—jawaban kerap menghindar. Lahirlah meme nasional: “Lho, kok tanya ke saya?” Presiden yang hadir secara fisik, tetapi sering absen secara substansi.
Dari sini, pelajaran penting muncul: kedekatan dengan pers tidak selalu berarti keterbukaan pada kebenaran. Ada yang tegas tapi siap diuji, ada yang rapi tapi dingin, dan ada pula yang ramah namun gemar mengelak.
Fenomena ini bukan hanya milik Indonesia. Di banyak negara, sikap penguasa terhadap pers menjadi indikator awal kualitas demokrasi. Seorang perdana menteri Swedia, Ulf Kristersson, ketika masih memimpin oposisi, datang ke wawancara tanpa pengawal. Duduk di kafe, menjawab semua pertanyaan dengan bahasa Inggris yang rapi, lalu pamit sopan karena ada janji lain. Tidak ada drama, tidak ada larangan. Dari situ, orang bisa menebak: negara ini mungkin tidak sempurna, tetapi pemimpinnya tidak merasa dirinya pusat segalanya.
Bandingkan dengan pejabat dari negeri lain yang merasa kekuasaan adalah milik pribadi. Wartawan diteriaki, akses ditutup, dan diminta menulis versi pemerintah—bukan kebenaran. Untung masih ada wartawan yang keras kepala. Ia menulis fakta, bukan pesanan.
Pelajaran globalnya jelas: penguasa yang alergi pada pertanyaan biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Orang jujur tidak butuh marah. Orang bersih tidak perlu membungkam.
Hal yang sama juga berlaku di ekonomi dunia. Dolar Amerika—mata uang yang lama dianggap tak tergoyahkan—mulai kehilangan wibawa. Pasar gelisah, investor panik, lalu kembali tenang ketika kegilaan kebijakan ditarik remnya. Setiap kali pengumuman impulsif keluar dari Gedung Putih, pasar bereaksi seperti kehilangan kompas. Dunia belajar satu hal pahit: kekuasaan yang tak siap diuji selalu melahirkan ketidakpastian.
Bagi pembaca FusiLatNews, benang merahnya sederhana namun penting. Pers bebas bukan musuh negara. Ia adalah cermin. Dan seperti cermin, ia sering dibenci bukan karena ia berbohong, melainkan karena ia jujur.
Jika wartawan ditakuti, negara sedang sakit.
Jika kritik dianggap musuh, kekuasaan sedang panik.
Dan jika semua diminta diam, biasanya ada yang sedang sibuk menyembunyikan sesuatu.
