Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Retreat Kepala Daerah 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025 adalah ajang adu kuat antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait kepala daerah dari PDIP. Betapa tidak?
Prabowo menginstruksikan semua kepala daerah yang baru dia lantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025) siang melakukan retreat di Lembah Tidar. Ada 481 kepala daerah yang baru dilantik yang dijadwalkan mengikuti retreat, terdiri dari gubernur, bupati dan walikota.
Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut retreat tersebut hanya dihadiri oleh 450 kepada daerah. Sesanya 47 orang tak ada kabar, dan 6 orang lainnya izin.
Malam harinya, usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku, Megawati mengeluarkan instruksi agar semua kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaannya dalam retreat. Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025.
Total ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang menang pada Pilkada 2024. Delapan di antaranya gubernur.
Banyak kepala daerah dari PDIP yang mengikuti instruksi Prabowo. Artinya, mereka membangkang perintah Megawati.
Namun ada pula kepala daerah dari PDIP yang memutuskan tidak ikut retreat. Artinya, mereka membangkang perintah Prabowo.
Di antara kepala daerah dari PDIP yang membangkang perintah Prabowo adalah empat kepala daerah dari Jawa Barat. Mereka adalah Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Bupati Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, dan Wali Kota Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Alasan mereka, kata Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, karena retreat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tak ada dasar hukumnya. Mereka pun membangkang perintah Prabowo.
Sebaliknya, ada kepala daerah dari PDIP yang nekat mengikuti retreat kendati ada larangan dari Megawati. Antara lain Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma, Bupati Grobogan Setyo Hadi, keduanya di Jawa Tengah, dan Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu.
Pramono Anung, bekas Sekjen PDIP yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 juga dijadwalkan ikut retreat di Lembah Tidar. Begitu pun wakilnya, Rano Karno, yang dijadwalkan ikut retreat hanya pada hari terakhir.
Retreat kali ini, bagi kepala daerah dari PDIP memang bak buah Simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Ikut instruksi Prabowo salah, ikut instruksi Megawati juga salah.
Mereka memang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi mereka bisa maju sebagai calon kepala daerah karena PDIP. Tanpa PDIP, mereka tak akan bisa dipilih oleh rakyat.
Sebab itulah, Megawati memperlakukan semua kadernya yang terpilih sebagai pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif sebagai petugas partai. Termasuk Joko Widodo saat masih menjadi Presiden RI, dan hubungannya dengan PDIP dan Megawati masih harmonis.
Di pihak lain, sebagai kepala daerah, khususnya gubernur, mereka adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi.
Presiden memang tidak bisa memecat gubernur secara langsung. Tapi, secara tak langsung bisa.
Untuk memecat gubernur, harus lewat usulan dari DPRD yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Jika MA menyetujui, baru Presiden bisa memberhentikan gubernur.
Demikian aturan main yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PDIP pun tak bisa memecat kadernya dari jabatan kepala daerah. PDIP hanya bisa memecat kepala daerah dari keanggotaan partai.
Namun, jika kepala daerah sudah dipecat dari keanggotaan PDIP, maka Fraksi PDIP di DPRD bisa mengganjal program-program kepala daerah. Bahkan Fraksi PDIP bisa menggalang kekuatan di DPRD untuk mengajukan pemberhentian kepala daerah ke MA.
Jadi, sekali lagi, retreat kali ini bagi kepala daerah dari PDIP memang bak buah Simalakama. Sebuah dilema. Maju kena mundur kena.
Niat Jahat Prabowo
Mengapa PDIP melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retreat kali ini?
Itu tadi. Karena KPK menahan Hasto Kristiyanto. Mungkin Megawati menganggap Prabowo tidak mau membantu Hasto. Padahal Presiden ke-5 RI itu sudah mengirimkan sinyal minta bantuan Prabowo agar mencegah KPK menahan Hasto.
Sinyal itu antara lain melalui pernyataan terbuka Megawati tentang bagaimana jika anak buah Prabowo di Partai Gerindra diperlakukan semena-mena oleh KPK.
Mungkin pula larangan retreat bagi kadernya itu merupakan bentuk perlawanan Megawati terhadap Prabowo yang tidak mau menolong Hasto. Apalagi rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo selalu gagal.
PDIP sendiri sudah mengambil sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo. PDIP mendukung pemerintahan Prabowo, tapi dukungan itu diberikan dari luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Tak ada perwakilan PDIP di Kabinet Merah Putih, dan di parlemen pun PDIP memilih menjadi penyeimbang, karena sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tak mengenal oposisi.
Atau bisa juga Megawati mengendus “niat jahat” Prabowo di balik retreat. Yakni, Ketua Umum Partai Gerindra itu hendak memanfaatkan semua kepala daerah untuk mendukungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Diketahui, Prabowo sudah menawarkan bentuk koalisi permanen kepada semua parpol pendukungnya sampai Pilpres 2029. Sejumlah parpol pun telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah mendukung Prabowo untuk maju lagi sebagai capres di 2029.
Secara resmi, agenda retreat memang hanya ada dua, yakni memperkenalkan visi-misi pemerintahan Prabowo kepada para kepala daerah baru. Kedua, agar para kepala daerah baru saling kenal satu sama lain.
Namun, barangkali Megawati mengendus ada “hidden agenda” (agenda terselubung) Prabowo di balik acara retreat itu. Yakni, menggalang dukungan kepala daerah untuk kepentingannya di Pilpres 2029. Mungkin!
