Jakarta, Fusilatnews – Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengerahan pengamanan TNI di institusi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Ketetapan (TAP) MPR No VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
“Pasalnya, TNI ditegaskan di aturan tersebut sebagai aparat pertahanan, bukan aparat keamanan,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Sehingga, kata Sugeng, dengan dilanggarnya UUD 1945 dan TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, maka menjadikan terganggunya penyelenggaraan negara yang mencakup hubungan antara lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, hukum dasar (konstitusi), serta mekanisme pemerintahan.
Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR melakukan pembahasan yang serius atas pelanggaran terhadap UUD 1945 dan TAP MPR VII/2000 yang dilakukan oleh TNI dalam melakukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) No TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Surat Telegram Panglima TNI tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dengan mengeluarkan Surat Telegram No ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025. KASD memerintahkan jajarannya agar menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 10 personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri.
Menurut Sugeng, pengamanan oleh TNI di lingkungan Kejaksaan ini sangat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
“Sementara wilayah keamanan diberikan kepada Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum’,” jelasnya.
Dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, lanjut Sugeng, Pasal 2 dinyatakan bahwa: (1) TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara; (2) TNI sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Umdang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Bahkan, di samping telah melanggar konstitusi UUD 1945 dan TAP MPR VII/2000, tegas Sugeng, penjagaan dan pengamanan Kejaksaan tersebut juga tidak memenuhi Pasal 7 ayat (2 ) UU No 34 Tahun 2004 yang diperbarui dengan UU No 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Terang Sugeng, pasal tersebut menyatakan bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan Wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan;
15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan
16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Dengan demikian, masih kata Sugeng, gedung Kejaksaan bukan objek vital, tetapi kantor pemerintahan dalam bidang penegakan hukum.
“Padahal yang dimaksud dengan ‘objek vital
nasional yang bersifat strategis’ adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah. Sehingga dengan dijaganya Kejaksaan oleh TNI menimbulkan pertanyaan di masyarakat ada apa dengan Kejaksaan? Apakah ada situasi gawat atau situasi bahaya pada tugas-tugas Kejaksaan?” tanyanya.
Oleh sebab itu, tutur Sugeng, Jaksa Agung St Burhanuddin harus transparan dan DPR harus memanggilnya untuk kepentingan publik.
“Yang tidak kalah penting, DPR harus memanggil Panglima TNI dan KSAD untuk menjelaskan tugas pokok dan fingsi (tupoksi)-nya di pertahanan yang melakukan tugas keamanan dengan melanggar konstitusi dan TAP MPR VII/2000,” tandasnya.
