Andai Bareskrim Bisa Menyelidiki Jejak Pembayaran Uang Kuliah Jokowi

Oleh : Damai Hari Lubis

Andai saja Bareskrim Polri punya nyali menyelidiki jejak uang kuliah Joko Widodo, barangkali sejarah bangsa ini akan lebih terang. Misalnya begini: jika benar pembayaran semester 4 bisa dilacak, tidakkah dengan metode yang sama bisa pula ditemukan bukti pembayaran semester 8, 9, atau bahkan 10? Tentu saja, bila logika dan waktu bekerja lurus-lurus saja.

Tahun pembayaran semakin muda, seharusnya jejak dokumennya lebih kuat. Bukankah demikian cara kerja logika hukum dan administrasi negara yang sehat?

Tapi, alih-alih menyuguhkan transparansi, publik malah dibekap ketidakjelasan. Tak ada dokumen yang meyakinkan, tak ada testimoni kawan sekelas, tak ada ingatan ruang belajar, bahkan alamat rumah kost pun menguap entah ke mana.

Sungguh kontras dengan pengalaman pribadi. Saya, misalnya, masih bisa mengingat jelas rumah kost saya di Utan Kayu, Rawamangun. Masih tergambar deretan kamar sempit yang menjadi saksi muda-mudi merangkai mimpi. Ada yang mabuk, ada yang main judi, ada yang adu fisik karena cinta, tapi ada juga yang belajar bersama hingga larut malam—saling mencontek, saling menguatkan.

Tempat-tempat seperti itu bukan sekadar lokasi tidur. Ia adalah ruang hidup, ruang tumbuh. Mustahil dilupakan. Maka ketika seorang tokoh nasional, apalagi Presiden Republik ini, bahkan tak bisa mengingat lokasi kost atau teman seangkatannya secara meyakinkan, publik punya hak untuk curiga. Ada apa sebenarnya?

Kita ini sedang bicara tentang pemimpin bangsa. Sosok yang setiap jengkal kisah hidupnya mestinya menjadi inspirasi, bukan teka-teki. Bila sebuah perusahaan tempat ia KKN saja ia masih bisa ingat dengan akurat, bagaimana bisa ia lupa tempat tidur dan belajar selama bertahun-tahun?

Bukan hanya soal ingatan personal. Ini menyangkut kredibilitas seorang pemimpin yang selama satu dekade memegang kendali negara. Dan menyangkut kewarasan kolektif kita dalam memelihara integritas.

Andai Bareskrim bekerja tanpa beban politik, tanpa intervensi kekuasaan, investigasi semacam ini tidak akan terasa janggal. Mereka akan bertanya: siapa teman satu kos? Di mana alamat pastinya? Adakah bukti pembayaran listrik atau air? Atau catatan keuangan kecil yang menjadi jejak autentik keberadaan?

Tapi barangkali kita terlalu banyak berharap. Di republik yang keadilan kerap dibungkus basa-basi kekuasaan, pertanyaan sederhana semacam itu justru dianggap subversif.

Dan sementara itu, rakyat diminta percaya. Percaya begitu saja, seperti menelan pil pahit tanpa air.