*Yogyakarta, fusilatnews.com* — Dalam sebuah forum bersama mahasiswa bertajuk “Anies Baswedan Kembali ke Jogja” di Pendopo Wisma Kagama, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi fenomena gerakan “Coblos Tiga Paslon” dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Mantan calon Presiden, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan memberikan pandangan terkait gerakan yang muncul menjelang Pilkada tersebut. Menurut Anies, fenomena ini adalah bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati.
“Sebenarnya semua adalah hak konstitusi, jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan,” ujar Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, pada Senin, 9 September 2024. Ia menilai bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk ungkapan dari masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada 2024. “Itu adalah sebuah ungkapan rasa pikiran (masyarakat) atas kondisi yang sekarang terjadi,” tambahnya.
Sejalan dengan pandangan Anies, Ganjar Pranowo juga menyebut gerakan “Coblos Tiga Paslon” sebagai respons masyarakat terhadap ketidakadilan. “Selalu ada respons-respons masyarakat ketika sesuatu akan dirasa tidak adil buat mereka. Kecerdasan masyarakat muncul,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu saat ditemui di Gedung MPR, Jakarta, pada hari yang sama.
Ganjar, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta cenderung berbeda dalam menyikapi politik dibandingkan dengan daerah lain. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang lebih baik dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat Jakarta memiliki otoritas lebih dalam menentukan pilihan politik mereka.
“Kandidat yang ada hari ini akan tertantang untuk meyakinkan mereka memilih dan menentukan mana yang menurut mereka paling baik,” tambah Ganjar.
Ganjar juga menyebut bahwa meskipun PDIP sebelumnya tidak bisa mengusung calon gubernur Jakarta, namun keputusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan peluang baru bagi partainya untuk ikut menentukan arah politik di Pilkada Jakarta.
