Bangsa yang Tak Pernah Kenyang: Kapan Kita Merdeka dari Bansos Beras?

Oleh: Entang Sastraatmadja – (Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)

Apa itu bansos beras? Secara sederhana, ini adalah singkatan dari Bantuan Sosial Beras, yakni program bantuan pangan pokok yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan. Bentuknya berupa beras yang disalurkan langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan harian mereka.

Tujuan dari program ini jelas: meringankan beban hidup rakyat miskin, menghadirkan rasa aman pangan di tengah krisis, serta—setidaknya dalam mimpi besar kita—meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pemerintah menyalurkannya melalui lembaga resmi seperti Perum Bulog atau lembaga lain yang ditunjuk.

Namun, jika kita mencermati lebih dalam, keberadaan bansos beras sebetulnya adalah cermin wajah kita hari ini—wajah sebuah bangsa yang belum bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan paling dasar: urusan perut.

Bansos: Solusi atau Candu?

Sedikitnya ada empat alasan yang menjadikan bansos beras masih relevan:

1. Penjaga nyawa rakyat kecil. Bansos beras membantu rakyat miskin bertahan hidup—bukan hidup sejahtera, tapi sekadar tidak kelaparan.
2. Redam gejolak sosial. Dengan menyalurkan bantuan, pemerintah meredam potensi gejolak dari kelompok masyarakat yang kecewa dan putus asa.
3. Solusi darurat krisis. Dalam kondisi bencana atau ketidakpastian ekonomi, bantuan ini menjadi satu-satunya sandaran.
4. Simbol ketimpangan. Ironisnya, bansos juga memperlihatkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi PR besar negeri ini.

Maka tak heran, program ini menjadi ‘dewa penolong’ bagi jutaan warga miskin. Bansos beras adalah napas tambahan, jembatan hidup di tengah ketimpangan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan bangsa ini menggantungkan nyawa pada sekantong beras dari negara?

Pemerintah bahkan telah mengumumkan perpanjangan program bansos beras 10 kg untuk enam bulan pada 2025, menjangkau 18,3 juta keluarga. Ini bukan hanya kebijakan darurat, tapi sudah menjadi rutinitas. Masalahnya, normalisasi bantuan justru berbahaya: masyarakat makin terbiasa menerima, dan negara makin enggan memberdayakan.

Jalan Menuju Merdeka dari Bansos

Jika bangsa ini ingin bebas dari ketergantungan bansos beras, maka langkah-langkah besar harus dilakukan. Ada enam prasyarat mutlak:

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian. Kita harus meningkatkan produksi beras secara nasional dengan memperkuat teknologi, bibit unggul, dan sarana produksi tani.
2. Kemandirian Pangan. Impor beras harus ditekan. Negara agraris seharusnya tak bergantung pada negara lain untuk makan sendiri.
3. Kesejahteraan Petani. Harga gabah harus berpihak pada petani, bukan tengkulak atau pedagang besar. Tanpa petani yang sejahtera, tidak akan ada ketahanan pangan.
4. Pengurangan Kemiskinan. Kemiskinan adalah akar dari ketergantungan terhadap bansos. Maka program penanggulangan kemiskinan harus lebih progresif dan terintegrasi.
5. Distribusi Pangan yang Efisien. Beras hasil panen dalam negeri harus bisa menjangkau seluruh wilayah tanpa tersendat logistik dan mafia distribusi.
6. Kebijakan Pangan yang Berkelanjutan. Butuh visi jangka panjang yang tak hanya menambal lubang, tapi membangun sistem pangan nasional yang kokoh dan adil.

Pemerintah memang sedang meluncurkan berbagai program bantuan lain seperti Bantuan Makan Bergizi Gratis, PKH, dan Kartu Sembako. Tapi selama strategi jangka panjang tak digarap dengan serius, bantuan-bantuan ini hanya akan menjadi morfin sementara dari luka bangsa yang tak kunjung sembuh.

Penutup: Merdeka Bukan Sekadar Upacara

Setiap 17 Agustus kita mengibarkan bendera, berpidato tentang kemerdekaan, dan membanggakan pencapaian. Tapi selama rakyat masih antre beras gratis untuk bertahan hidup, kemerdekaan itu hanyalah seremoni.

Kita tidak boleh selamanya menjadi bangsa yang hanya tahu membagi beras, tanpa pernah serius membangun lumbung. Sebab bangsa besar bukan yang banyak menerima bantuan, tapi yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri—dengan bermartabat.