–Berbekal Pengalaman di Dunia Usaha dan Kadin, puluhan tahun, ingin berbagi pengalaman dan wawasan mengenai perkoperasian di Indonesia dan negara-negara maju –
Dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan gagasan yang sarat makna: koperasi adalah konsep orang lemah, alat gotong royong untuk memperkuat perekonomian. Ia menganalogikan koperasi sebagai lidi—satu batangnya lemah dan mudah patah, tetapi jika ratusan lidi diikat bersama, menjadi alat pembersih yang kuat dan berguna. Konsep ini tidak hanya menggugah secara filosofis, tapi juga relevan secara struktural dalam membangun ekonomi Indonesia yang selama ini timpang dan tersentralisasi.
Ucapan Prabowo bukan sekadar retorika, melainkan panggilan untuk menyusun ulang arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Di tengah ketimpangan yang makin lebar antara pemilik modal besar dan rakyat kecil, koperasi harus menjadi jembatan transformasi dari ekonomi lemah menjadi kekuatan kolektif. Untuk itu, Indonesia mesti belajar dari negara-negara yang telah berhasil menjadikan koperasi sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat.
Koperasi di Jepang: Model Gotong Royong Modern
Jepang adalah contoh paling konkret dalam menerapkan prinsip koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui Japan Agricultural Cooperative (JA Group), koperasi di Jepang bukan hanya tempat petani menjual hasil panen, tetapi juga lembaga keuangan, penyedia logistik, asuransi, hingga pelatihan petani berbasis teknologi. Semua dilakukan dalam semangat kebersamaan dan manajemen profesional.
Selain itu, Co-op Kobe, koperasi konsumen terbesar di dunia, menjadi bukti nyata bahwa koperasi bisa bersaing secara ekonomi dengan perusahaan besar tanpa kehilangan ruh sosialnya. Anggota koperasi bukan sekadar konsumen, tetapi juga pemilik yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.
Di Jepang, koperasi tidak dipandang inferior. Sebaliknya, ia adalah institusi terhormat yang menopang ketahanan ekonomi lokal. Pemerintah Jepang memberikan dukungan konkret, mulai dari regulasi berpihak, insentif fiskal, hingga akses terhadap ekosistem logistik nasional.
Skandinavia dan Jerman: Koperasi sebagai Sarana Pemerataan
Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia telah lama menjadikan koperasi sebagai instrumen pemerataan akses terhadap sumber daya publik—dari energi, pangan, hingga perumahan. Koperasi perikanan di Norwegia mengatur distribusi hasil tangkapan secara adil, sementara koperasi energi di Denmark memungkinkan masyarakat desa menikmati listrik terbarukan dengan biaya murah.
Di Jerman, koperasi perbankan seperti Volksbanken dan Raiffeisenbanken terbukti menjadi penopang stabilitas ekonomi masyarakat bawah. Mereka bukan hanya institusi finansial, tetapi juga agen pembangunan berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan koperasi sebagai mitra negara dalam membangun kesejahteraan bersama, bukan sekadar organisasi ekonomi alternatif.
Amerika Serikat: Koperasi dalam Sistem Kapitalisme
Amerika Serikat membuktikan bahwa koperasi dapat berkembang di dalam sistem ekonomi paling kapitalistik sekalipun. Credit Union, bentuk koperasi keuangan di AS, memberi layanan kepada jutaan orang yang tidak terlayani oleh bank besar. Koperasi petani dan koperasi ritel (seperti REI) menciptakan kekuatan kolektif untuk bersaing dengan konglomerasi. Koperasi dalam konteks ini adalah instrumen penguatan daya tawar masyarakat sipil terhadap dominasi korporasi.
Kondisi Koperasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas
Berbeda dari negara-negara tersebut, koperasi di Indonesia masih bergelut dengan stigma “organisasi orang kecil yang tidak efisien”. Banyak koperasi hanya aktif secara administratif, menjadi alat politik atau pencairan bantuan pemerintah, bukan sebagai motor ekonomi yang mandiri dan kuat. Ketiadaan sistem pengawasan profesional, minimnya pendidikan koperasi, serta tidak adanya integrasi dengan sistem fiskal dan logistik nasional membuat koperasi jalan di tempat.
Prabowo mengatakan, “Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Kalau sudah kaya, mereka bikin PT, bikin holding, bikin corporation.” Pernyataan ini menggambarkan tantangan budaya koperasi di Indonesia—dianggap sebagai simbol ketertinggalan, bukan kekuatan kolektif. Di sinilah peran negara menjadi krusial: bukan hanya mendorong tumbuhnya koperasi, tetapi juga mengangkat derajat dan performanya setara dengan entitas bisnis modern lainnya.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Prabowo-Gibran
Mengacu pada arahan Prabowo, berikut ini rekomendasi yang bisa diambil sebagai peta jalan menjadikan koperasi sebagai “sapu lidi” ekonomi nasional:
- Bangun Ekosistem Nasional Koperasi Merah Putih
- Integrasi koperasi desa/kelurahan dalam sistem logistik, keuangan, dan produksi nasional.
- Bangun koperasi sektor strategis: pangan, kesehatan, digital, dan energi rakyat.
- Digitalisasi Koperasi
- Ciptakan platform digital koperasi nasional untuk pelaporan keuangan, manajemen anggota, dan rantai distribusi.
- Kembangkan sistem koperasi berbasis blockchain untuk akuntabilitas dan transparansi.
- Profesionalisasi dan Sertifikasi Pengelola
- Wajibkan manajer koperasi memiliki sertifikat kompetensi.
- Bentuk Akademi Koperasi Nasional bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- Reformasi Regulasi dan Insentif
- Bentuk Otoritas Koperasi Indonesia setara OJK untuk pengawasan.
- Beri insentif fiskal untuk koperasi yang sehat, ekspansif, dan inklusif.
- Partisipasi dan Kepemilikan Kolektif
- Dorong BUMN dan swasta besar bermitra dengan koperasi lokal.
- Program pensiun dan kepemilikan saham masyarakat berbasis koperasi.
Penutup: Sapu Lidi yang Menjadi Senjata Ekonomi Bangsa
Presiden Prabowo telah memulai langkah penting dengan meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi gagasan besar ini memerlukan keberanian politik dan ketekunan kebijakan agar koperasi tidak lagi menjadi “alat orang lemah”, tetapi menjadi kekuatan bangsa yang mandiri, terorganisir, dan bermartabat.
Seperti lidi yang diikat menjadi sapu, koperasi akan menjadi alat bersih-bersih ekonomi nasional: membersihkan kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan pada modal asing. Maka dari itu, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi. Ia adalah instrumen kedaulatan, keadilan, dan kekuatan rakyat bersatu.
