Di negeri ini, “pembinaan” terhadap pengusaha kecil kerap menjadi jargon yang digemari oleh para pejabat dan lembaga pemerintahan. Pelatihan demi pelatihan digelar, seminar dilaksanakan, dan anggaran dikucurkan dalam nama pemberdayaan. Namun, benarkah pelatihan-pelatihan tersebut melahirkan pengusaha sukses? Atau justru hanya menjadi ajang formalitas birokrasi, sementara pelaku usaha tetap berkutat pada soal-soal klasik: kekurangan modal dan sulitnya akses pasar?
Realitasnya, para pengusaha kecil sejatinya tak butuh “dibina.” Mereka telah membina diri mereka sendiri dengan cara paling konkret—bertahan hidup dari hari ke hari lewat usaha kecil yang mereka rintis. Mereka adalah pejuang sejati ekonomi yang tahu bagaimana menekan ongkos, membaca permintaan pasar, dan menghadapi naik-turunnya harga bahan baku tanpa pernah disuguhi teori bisnis dari ruang ber-AC.
Sementara itu, para aparatur negara yang merasa layak menjadi “pembina,” sering kali tidak memiliki pengalaman riil dalam menjalankan usaha. Mereka tak pernah merasakan getirnya ditolak pinjaman bank, tidak mengerti bagaimana rasanya berdagang dari subuh hingga malam demi mendapatkan omzet, dan tidak tahu betapa repotnya mengurus izin yang berbelit-belit. Lalu, bagaimana mungkin mereka tahu kebutuhan paling mendasar dari para pengusaha kecil?
Yang benar-benar dibutuhkan oleh pengusaha kecil bukanlah pelatihan motivasi atau workshop yang ujungnya sekadar sertifikat. Mereka butuh akses permodalan yang mudah, tanpa agunan yang memberatkan. Mereka butuh tempat usaha yang layak, bukan diusir dari trotoar atau digusur atas nama estetika kota. Mereka butuh iklim usaha yang memberi kepastian hukum dan kebijakan yang mendukung, bukan regulasi yang berubah-ubah dan pungutan yang menyesakkan.
Selama ini, banyak program pelatihan justru menjadi ironi: pengusaha kecil didatangkan, dijanjikan ilmu baru, lalu ditinggal pulang tanpa bekal nyata untuk mengembangkan usaha mereka. Tidak ada suntikan modal, tidak ada akses pasar, dan tidak ada perubahan signifikan pada kondisi mereka setelahnya. Sebaliknya, yang menikmati manfaat justru lembaga penyelenggara pelatihan dan para konsultan yang hidup dari proyek-proyek “pemberdayaan.”
Sudah waktunya negara berhenti menganggap pengusaha kecil sebagai objek pembinaan yang tak tahu apa-apa. Mereka jauh lebih hebat dari yang disangka. Tugas negara bukan untuk mengajari mereka cara berdagang, melainkan memastikan bahwa negara tidak menjadi penghambat atas kerja keras mereka. Negara seharusnya membuka jalan, bukan menghalangi. Memberi modal, bukan menyuruh mereka berutang ke rentenir. Menyediakan tempat yang aman, bukan menggusur lapak mereka.
Tak ada pengusaha sukses yang lahir dari pelatihan. Mereka lahir dari kerja keras, keuletan, dan tekad baja. Dan jika benar-benar ingin membantu mereka naik kelas, maka berikan apa yang mereka butuhkan: modal dan ruang usaha yang adil. Selebihnya, biarkan mereka mengatur hidupnya sendiri—karena mereka tahu lebih baik bagaimana menjalankan bisnis daripada para “pembinanya.”
