Jakarta, Fusilatnews.–14 Desember 2024 – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan dukungannya terhadap wacana evaluasi sistem pemilihan langsung di tingkat Pilkada. Hal ini diutarakannya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, merespons usulan dari beberapa pihak yang menganggap pemilihan langsung perlu ditinjau ulang karena berbagai alasan.
“Kita harus terbuka terhadap evaluasi. Pemilihan langsung di level Pilkada memang memiliki sisi positif, tetapi juga tidak bisa kita abaikan berbagai persoalan yang muncul seperti tingginya biaya politik, potensi konflik sosial, dan dampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan daerah,” ujar Cak Imin.
Dampak Biaya Tinggi dan Polarisasi
Cak Imin menjelaskan bahwa sistem pemilihan langsung kerap menyebabkan biaya politik yang sangat tinggi, baik bagi kandidat maupun partai politik. Hal ini, menurutnya, bisa mendorong praktik-praktik politik uang yang mencederai demokrasi.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak polarisasi yang sering terjadi selama kampanye Pilkada. “Kita melihat fenomena polarisasi yang merusak hubungan sosial di masyarakat. Perpecahan ini kadang masih terasa bahkan setelah Pilkada selesai,” tambahnya.
Mendorong Sistem Alternatif
Sebagai alternatif, Cak Imin mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah kembali melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang pernah diterapkan sebelum tahun 2005. Menurutnya, mekanisme ini dapat mengurangi biaya politik dan risiko konflik horizontal.
Namun, ia juga menegaskan bahwa usulan ini harus melalui kajian yang mendalam dan diskusi dengan seluruh pihak terkait. “Kami di PKB mendorong agar ada pembahasan komprehensif, termasuk mendengar pendapat masyarakat. Jangan sampai perubahan ini dianggap langkah mundur dalam demokrasi kita,” katanya.
Tanggapan Beragam
Wacana evaluasi pemilihan langsung di level Pilkada mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Sebagian mendukung dengan alasan efisiensi anggaran dan pengurangan konflik, sementara lainnya khawatir bahwa langkah ini dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat.
Salah satu pengamat politik, Prof. Yusril Azhari, mengatakan bahwa perubahan sistem pemilihan harus dipertimbangkan dengan cermat. “Pemilihan langsung adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kelemahannya. Yang penting adalah menemukan keseimbangan,” ujarnya.
Demokrasi yang Berkualitas
Cak Imin menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa PKB tetap berkomitmen pada demokrasi yang berkualitas. Ia mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi secara terbuka tanpa prasangka demi kemajuan bangsa.
“Ini bukan soal mundur atau maju, tetapi soal memperbaiki apa yang kurang. Demokrasi yang sehat harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman,” pungkasnya.
Wacana evaluasi pemilihan langsung di Pilkada kini menjadi topik hangat yang diperkirakan akan terus menjadi perdebatan hingga tahun depan.
