Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Benar kata adagium: tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.
Apalagi di dunia politik. Contohnya Muhaimin Islandar alias Cak Imin dengan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Keduanya bersekutu, kemudian berseteru, lalu bersekutu lagi. Itulah politik. Tergantung kepentingannya.
Saat KH Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998, Cak Imin dan Gus Ipul bersekutu, sama-sama di bawah naungan Gus Dur. Kepentingannya sama: membesarkan PKB!
Gus Dur lengser di tengah jalan pada 21 Juli 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya Wakil Presiden RI.
Tahun 2005, Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB di Muktamar Semarang, Jawa Tengah, sementara Gus Dur terpilih menjadi Ketua Dewan Syura-nya.
Disebabkan oleh isu Cak Imin mau mengudeta Gus Dur, akhirnya mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) ini memecat Cak Imin tahun 2008. Keduanya berseteru, antara paman dan keponakan.
Kedua kubu akhirnya sama-sama menggelar muktamar. Kubu Gus Dur di Parung, Bogor, Jawa Barat, kubu Cak Imin di Ancol, Jakarta Utara, dengan selisih waktu relatif singkat. Dalam muktamar di Parung, Ali Masykur Musa terpilih menjadi Ketua Umum PKB. Sementara dalam muktamar di Ancol, Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB lagi. Sedangkan Gus Dur dicopot Cak Imin dari jabatan Ketua Dewan Syura PKB.
Konflik kemudian memasuki ranah hukum. Namun, pendek kata, dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA), kubu Cak Imin yang menang bahkan hingga sekarang.
Gus Ipul yang sempat menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dari kubu Cak Imin.
Perseteruan kubu Gus Dur dengan kubu Cak Imin terus memanas. Bahkan sampai merembet ke PBNU. Dalam Muktamar NU di Lampung tahun 2021, petahana Ketua Umum Said Aqil Siradj yang didukung Cak Imin dikalahkan oleh Yahya Cholil Staquf yang didukung Gus Ipul.
Gus Ipul terus berupaya menggoyang kursi Cak Imin di PKB. Saat Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024, Gus Ipul dan PBNU tidak mendukung pasangan nomor urut 1 itu. Mereka justru mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gus Ipul dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf terus menggoyang kursi Cak Imin dengan menggalang Muktamar Luar Biasa (MLB). Tapi mentok. Cak Imin ternyata sakti mandraguna. Ia justru terpilih lagi dalam Muktamar PKB di Bali.
Tak mau kalah, Cak Imin pun melakukan serangan balik. Ia menggoyang kursi Gus Yahya dengan menggalang MLB NU. Namun mentok.
Serangan pun terus dilancarkan. Kali ini Cak Imin menyasar Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, adik kandung Gus Yahya yang saat itu menjabat Menteri Agama. Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji, Cak Imin memelopori pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Namun hingga DPR periode 2019-2024 berakhir masa tugasnya, Gus Yaqut tak kunjung memenuhi panggilan Pansus Haji. Kini Gus Yaqut justru menunggu kemungkinan panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gus Ipul kemudian diangkat Prabowo sebagai Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih. Cak Imin pun diangkat Prabowo sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di kabinet yang sama.
Berada di satu perahu, akhirnya Gus Ipul dan Cak Imin kembali bersekutu. Kepentingan mereka sama: menyukseskan Kabinet Merah Putih!
Cak Imin pun mulai memuji-muji Gus Ipul yang ia nilai berhasil mempersiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Perseteruan pun sementara terabaikan. Saling sindir di antara keduanya, seperti Cak Imin menyebut Gus Ipul sebagai seorang pengangguran pun sementara terlupakan.
Itulah politik. Semua disatukan oleh kepentingan. Kalau satu di bawah sementara lainnya di atas, timbul kecemburuan. Ada rasa iri dan dengki. Kini ketika keduanya sama-sama kebagian kue kekuasaan, Gus Ipul dan Cak Imin pun berdamai. Semua karena kepentingan.

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)























