Fusilatews – Ia berdiri dengan penuh keyakinan di podium kekuasaan, berbicara tentang sesuatu yang menurutnya “belum pernah ada sebelumnya.” Ia, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mengklaim program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai sebuah gagasan perintis—“baru pertama kali ada,” katanya, seakan sejarah perumahan rakyat di negeri ini adalah lembar kertas putih yang belum ternoda tinta.
Padahal negeri ini pernah mengenal sesuatu yang lebih substansial dari sekadar skema kredit: perumahan sebagai kehadiran negara bagi rakyat kecil. Sejak awal 1970-an, Orde Baru mendirikan Perumnas bukan untuk elite kota, bukan untuk kalangan berpengaruh, tapi bagi golongan satu sampai tiga—buruh, pegawai rendahan, para perantau yang ingin mengubah nasib di pinggir kota. Inilah akar sosial dari sebuah cita-cita perumahan rakyat. Dan Ara, entah bagaimana, seperti tidak pernah membaca bab itu dalam sejarah bangsanya.
Seorang menteri bisa salah, itu biasa. Tapi yang menyedihkan adalah ketika seorang pejabat berbicara seolah dunia dimulai dari dirinya. Seolah-olah semua sebelumnya nihil, seolah negeri ini hanya mengenal rumah sebagai barang dagangan—bukan kebutuhan dasar, bukan hak warga.
Dalam wawancaranya, Ara berbicara tentang “tak ada benchmark.” Tak ada yang punya pengalaman, katanya. Ia lupa, atau tak tahu, bahwa pengalaman bukanlah sesuatu yang harus selalu hidup dalam file digital atau Google Drive Kementerian. Ia tertanam dalam institusi, dalam praktik sosial, dalam memori kolektif. Tapi mungkin juga, itulah yang absen darinya: kepekaan terhadap memori.
Memori, itulah yang membedakan kebijakan dari sekadar proyek.
Mari kita bicara soal diksi: ketika ia menyebut KUR Perumahan sebagai “produk baru,” apa sebenarnya yang ia maksud dengan baru? Apakah baru karena disuntik dana triliunan dari lembaga bernama Danantara, hasil pertemuan elite yang lebih akrab dengan CEO ketimbang rakyat miskin yang antre rumah? Atau baru karena dikemas dalam jargon-jargon tata kelola, working group, regulasi akhir Juli, dan pengawasan berbasis konsultasi hukum?
Kita hidup di zaman ketika substansi sering dikaburkan oleh istilah manajemen. Ketika rumah bukan lagi tempat pulang, melainkan objek kredit. Ketika rakyat bukan lagi subjek, melainkan target market. Dan Ara, dalam semua ucapannya, tidak berbicara tentang rakyat—ia hanya bicara skema.
Inilah menteri yang tak paham substansi kali. Ia membahas aliran dana seperti membicarakan bendungan, tapi lupa bahwa aliran itu seharusnya mengalir ke manusia, bukan ke tabel-tabel birokrasi. Ia bicara tata kelola, tapi tak pernah menyebut makna rumah bagi seorang ibu yang menidurkan bayinya di kolong jembatan.
Saya pernah menulis: “Yang kosong kadang bersuara lebih nyaring.” Kalimat itu kini bergaung kembali lewat retorika Ara. Penuh bunyi, miskin isi. Penuh niat baik, tapi terputus dari sejarah kebaikan yang telah lebih dulu dilakukan negeri ini.
Seharusnya Ara belajar pada masa lalu. Belajar dari mereka yang dengan anggaran terbatas mampu menghadirkan rumah-rumah sederhana yang bertahan puluhan tahun, yang menjadi saksi perjalanan keluarga dari miskin ke mapan. Belajar bahwa rumah adalah lumbung martabat, bukan sekadar objek finansialisasi.
Kita tidak butuh Menteri yang merasa jadi pelopor dengan cara menghapus masa lalu. Kita butuh pejabat yang bisa meneruskan dengan sadar, bukan memulai dengan sombong.
Sebab sejarah bukan halaman kosong yang menunggu ditulis ulang oleh ego penguasa baru. Sejarah, seperti rumah, dibangun di atas fondasi yang telah ada.
Dan Ara, seharusnya, tahu itu.
Catatan Penutup:
Dalam dunia yang gaduh dengan rencana dan proyek, kadang yang paling sunyi adalah suara akal sehat. Suara yang berkata: perumahan untuk rakyat kecil bukan soal inovasi, tapi soal keberpihakan. Dan keberpihakan tidak pernah bisa lahir dari ketidaktahuan.
