Jakarta, Fusilatnews. – Eks-anggota DPR RI Chandra Tirta Wijaya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap pengadaan mesin pesawat PT Garuda Indonesia (PT GI). Chandra disebut telah dicegah ke luar negeri.
Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Achmad Nur Saleh menyebut saat ini nama Chandra Tirta Wijaya masuk dalam daftar cekal imigrasi. Dia menyebut pencegahan itu berlaku sejak Agustus 2022 hingga 6 bulan ke depan.
“Ybs (Chandra Tirta Wijaya) aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh dikutip dari detik.com, Selasa (4/10/2022).
Achmad Nur Saleh menyebutkan bahwa permohonan pencekalan itu sendiri diajukan oleh pihak KPK. Dia menyebut alasan pencekalan itu berkaitan dengan kasus korupsi. “Diusulkan oleh KPK dengan kasus korupsi,” tambahnya.Diketahui, KPK melakukan penyidikan baru kasus dugaan suap pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (PT GI). KPK pun telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Berdasarkan sumber detik.com, Selasa (4/10/2022), orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini ialah eks-anggota DPR RI Chandra Tirta. Chandra Tirta Wijaya saat itu tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Setelah tak lagi menjabat anggota DPR RI, Chandra Tirta Wijaya berpindah ke Partai Ummat. Chandra merupakan Wakil Ketua Umum Partai Ummat.
Dia sempat diperiksa KPK pada Selasa 19 November 2019 sebagai saksi di dugaan suap yang menjerat eks-Dirut Garuda Emirsyah Satar. Saat itu, dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Soetikno Soedarjo yang merupakan pihak swasta.
KPK sendiri belum mengungkap identitas tersangka. Namun, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut kasus ini terkait dugaan suap senilai Rp100 miliar kepada anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak swasta.
“Saat ini, KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT GI Tbk 2010-2015,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 M yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi,” sambungnya.
Ali menjamin KPK segera mengumumkan duduk perkara hingga pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Ali mengatakan penyidik KPK terus mengumpulkan alat bukti. Dia berharap semua pihak yang dipanggil bersikap kooperatif.
“KPK berharap dalam proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan tim penyidik,” ujarnya.
“Modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus transnasional, melibatkan tidak hanya individu, namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar,” sambungnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Emirsyah menjadi tersangka di kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls Royce PLC. Saat ini dia tengah menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, lantaran terbukti menerima dana yang jumlahnya sekitar RP 46 miliar dari Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo. (F-2)
