Ichsanuddin Noorsy
Jakarta, 1 Maret 2026
Dunia kembali tersentak. Malam Ahad—yang lazimnya menjadi ruang kebersamaan keluarga—berubah menjadi suasana cemas, bahkan ketakutan. Serangan besar Amerika Serikat dan Israel terhadap 24 provinsi di Iran bukan sekadar operasi militer biasa. Serangan itu menewaskan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, serta pimpinan Garda Revolusi. Korban jiwa dilaporkan mencapai sekitar 275 orang, lebih dari 85 di antaranya perempuan dan sekitar 40 anak-anak.
Serangan AS–Israel dipastikan tidak berhenti sebelum Iran menghentikan proyek senjata nuklirnya dan tunduk pada kehendak Washington. Iran pun membalas. Seluruh basis militer AS di Timur Tengah diserang, termasuk serangan ke Tel Aviv.
Sejak Revolusi Iran 1979 di bawah Ayatollah Khomeini, Washington tak pernah berhenti diliputi kegelisahan. Iran adalah negara-bangsa berlatar sejarah perlawanan. Ia secara terbuka menyatakan kesiapan berperang melawan Amerika Serikat. Kematian Khamenei—yang berkuasa sejak 4 Juni 1989—tidak serta-merta memadamkan perlawanan Iran. Sebelum wafat, ia menegaskan tidak ingin mati secara biasa. Ia menginginkan mati syahid dan percaya bahwa perjuangan bangsa Iran akan dilanjutkan oleh generasi muda dengan daya juang luar biasa. Iran bahkan mengancam akan menggunakan senjata-senjata strategis yang selama ini disimpan.
Di tengah eskalasi tersebut, seorang jenderal Israel mengingatkan agar Indonesia tidak ikut terlibat. Pernyataan serupa pernah disampaikan Perdana Menteri Thailand ketika negeri itu berkonflik dengan Kamboja. Mayor Jenderal Jacoob Ariel menyatakan Indonesia sebaiknya membenahi kebutuhan pokok rakyatnya dan meningkatkan ketahanan domestik, termasuk daya tahan perang. Pernyataan ini terdengar realistis sekaligus menohok. Presiden Prabowo tentu memahami hal tersebut.
Karena itu, lebih tepat jika Indonesia—bermodal konstitusi—mengecam serangan AS–Israel ke Teheran, bukan sekadar hadir secara simbolik. Indonesia semestinya berani datang ke Tel Aviv dan Washington, menyampaikan langsung kepada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu: hentikan kejahatan kemanusiaan. Perang selalu melahirkan penderitaan, kerugian, dan kematian. Dunia tidak membutuhkan perang, melainkan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan.
Trump sendiri menyatakan siap berperang dalam jangka panjang demi “kedamaian” Timur Tengah dan dunia. Paradoks “perang demi damai” sejatinya sejalan dengan pernyataan Dwight D. Eisenhower bahwa perang adalah bisnis besar yang menggiurkan. Setelah mempermalukan kedaulatan Venezuela dan menyedot sumber minyaknya, Trump kembali menunjukkan taringnya kepada Iran.
Jika pada 14 Juli 2008 AS memainkan energy price war, maka sejak menjadi net eksportir minyak pada 2015, strategi AS berubah bertahap: mulai dari pergeseran energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), hingga perebutan sumber daya mineral rare earth. Tesis Henry Kissinger kembali dijalankan: siapa mengendalikan minyak, ia mengendalikan bangsa-bangsa. Ini adalah soal mempertahankan dominasi pasca-Perang Dunia II—dominasi yang enggan dibagi.
Ketika isu EBT gagal memulihkan dominasi AS, Trump menarik diri dari Kesepakatan Paris dan keluar dari puluhan lembaga multilateral yang dianggap membebani APBN. Di dalam negeri, efisiensi ala DOGE yang digerakkan Elon Musk diarahkan untuk membongkar kultur birokrasi lama yang diasosiasikan dengan Partai Demokrat.
Konflik domestik dan global yang diproduksi Trump perlahan menggerus kepercayaan dunia terhadap AS. Polarisasi sosial-politik domestik makin tajam. Dukungan moral global pun runtuh, terutama sejak AS melindungi Netanyahu dan meremehkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ). Trump bahkan berkata kepada Netanyahu, “Do what you want to do,” yang dijawab sinis: “Do what I say.”
AS adalah Israel besar, dan Israel adalah AS kecil. Ini bukan teori konspirasi, melainkan fakta sejarah kontemporer yang panjang—berkelindan dengan nilai, kekuatan, dan standar ganda yang dijalankan.
Pasca kematian Khamenei, Iran menyerang fasilitas nuklir Dimona di Israel selatan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menahan diri dan membungkam media untuk mengurangi dampak psikologis dan politik. Perang ini—sebagaimana Iran bertahan lebih dari 45 tahun dari invasi, intervensi, infiltrasi, dan interferensi AS—akan berlangsung panjang. Dewan Keamanan PBB tetap mandul, terbatas pada seruan de-eskalasi dan penghormatan hukum internasional.
“Kedamaian” versi Trump adalah kedamaian berbasis pemaksaan, melalui kekuatan militer dan nonmiliter. Pada Indonesia, pola ini menjelma melalui penyertaan dalam Balance of Payment (BoP) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) 19 Februari 2026. Bahkan di dalam negeri AS, banyak kalangan menilai serangan terhadap Iran melanggar konstitusi karena hak menyatakan perang berada di tangan Kongres.
AS kini bukan sekadar memainkan perang harga energi. Dengan sekitar 5.200 hulu ledak nuklir, AS telah memasuki perang ekonomi struktural: penguasaan sumber daya strategis, penentuan kualitas dan kuantitas produksi, distribusi, hingga harga. Gangguan di Selat Hormuz bukan hanya soal pasokan energi global, tetapi juga upaya melemahkan ketahanan energi China. Rantai pasok berbasis teknologi komunikasi dimanfaatkan optimal demi menahan runtuhnya hegemoni.
Selama hampir 80 tahun, hegemoni AS dipertahankan melalui dolar sebagai senjata. Trump berjuang mengembalikan kejayaan greenback. Sejak kekalahan industri manufaktur AS oleh China pada 2008, perang hibrida tak terelakkan. Bill Gates pada 2010 bahkan menyinggung pengendalian lonjakan populasi dunia melalui vaksin dan filantropi kesehatan. Perang nonmiliter dan militer berjalan beriringan. Negara kuat bertahan, negara lemah tersingkir. Biaya hegemoni dialihkan kepada negara-negara pengguna dolar AS—itulah esensi strategi fiat money dolar.
Sebelum perang AS–Israel melawan Iran, Indonesia sendiri sudah mengalami tekanan struktural melalui pelemahan nilai tukar yang berkelanjutan. Tekanan itu kini diperdalam oleh ART 19 Februari 2026. Dampaknya adalah gejolak harga dan tekanan biaya. Pada 2025, Indonesia mengimpor energi senilai 32,76 miliar dolar AS. Jika harga minyak melonjak hingga 100 dolar AS per barel, neraca perdagangan akan tertekan di tengah neraca modal yang terus defisit.
Kenaikan harga energi akan menekan konsumsi masyarakat. Inflasi impor tak terhindarkan, rupiah terancam melemah, dan Bank Indonesia dipaksa terus melakukan operasi pasar. Cadangan devisa pun berisiko menurun.
Jika APBN harus menambah subsidi energi sementara ruang fiskal sudah sempit—ditandai keseimbangan primer negatif—Indonesia dipaksa meningkatkan penerbitan obligasi negara. Padahal defisit APBN 2025 sudah mencapai 2,92 persen terhadap PDB. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak nyaris mustahil karena jatuhnya kelas menengah sebanyak 9,48 juta orang, lemahnya daya beli, dan sikap perbankan yang masih wait and see. Pada saat yang sama, public distrust meningkat akibat kebijakan MBG, belanja 105.000 mobil dari India, BoP, dan ART 19 Februari 2026.
Itulah tekanan struktural domestik. Ditambah perang AS–Israel versus Iran, saya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 hanya berkisar 4,9 persen ±0,3 persen. Jika solusi yang dipilih adalah terus menerbitkan obligasi negara, maka finansialisasi ini hanya menyinambungkan pemiskinan struktural dan menyulitkan penurunan rasio Gini.
Karena itu, mustahil membenahi perekonomian Indonesia hanya dengan pendekatan struktural-fungsional. Restrukturisasi ekonomi—meminjam pemikiran Soemitro Djojohadikusumo—menuntut perbaikan fundamental hingga keterkaitan struktural yang utuh.
Indonesia memang tidak perlu ikut campur dalam perang AS–Israel versus Iran. Namun Indonesia juga tidak perlu tampil seolah piawai dalam diplomasi simbolik. Yang jauh lebih mendesak adalah bercermin: apakah kondisi global dan bilateral justru makin memperdalam tekanan struktural Indonesia? Ataukah masih ada ruang untuk menegakkan kedaulatan konstitusi?
Jawabannya getir: Indonesia adalah negara dengan kedaulatan yang rentan.
Kalau mau, saya bisa:
- menajamkan jadi esai opini media nasional,
- memadatkan jadi artikel 1.200 kata, atau
- mengubah gaya jadi lebih akademik / lebih polemis.
