Oleh M Yamin Nasution – Pemerhati Hukum
Hukum dasar kebodohan ada dua; Pertama, mereka lebih banyak dari yang anda bayangkan. Kedua, tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan, pangkat, harta kekayaan, dan strata sosial. Orang bodoh meresahkan orang lain tanpa keuntungan, sedangkan bandit meresahkan untuk kepentingan pribadi dan faksi – Nocholas Naseem, Penulis Prancis
Debat khusus bagi Cawapres telah usai dilakukan oleh KPU sebagai pemenuhan kewajiban bagi Capres/Cawapres yang ditentukan oleh undang-undang.
Adapun tema yang di tetapkan oleh KPU yaitu; energy, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agrarian, serta masyarakat adat.
Tema ini seharusnya dibahas secara mendalam oleh Capres bukan Cawapres, mengingat seluruh kebijakan yang diatur oleh undang-undang berada ditangan Presiden, bukan sebaliknya.
Dan tema tersebut secara tersurat dan tersirat menjadi Amanah Pembukaan UUD 1945, dan UUD-NRI 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, perlindungan yang utuh terhadap masyarakat Adat, dan keberpihakan kebijakan atas kekayaan bumi Indonesia.
Mengingat, sembilan tahun terakhir kebijakan Jokowi jauh dari keberpihak terhadap rakyat miskin Indonesia.
Gus Imin atau Gus Muhaimin (AMIN) dan M. Mahfud. MD menunjukkan kesiapan dan kematangan dalam memaparkan persoalan-persoalan bangsa, seperti tambang illegal yang tumbuh subur di era Jokowi, pengusiran terhadap masyarakat Adat, dan sebagainya.
Sedangkan Cawapres dari pasangan dua yang sejak awal mendapat penolakan sebab kehadirannya sebagai Cawapres telah menodai keagungan Mahkamah Konstitusi, dan dugaan skandal Jokowi melalui Iparnya Usman sehingga memuluskan Putra Presiden sebagai Cawapres, telah merendahkan debat ke level debat medsos yang dilakukan oleh orang-orang rendah literatur dan kosong dalam pemahaman bernegara.
Tak seorangpun professor dapat menentukan Batasan tertinggi bagi seorang Calon Pemimpin, namun tidak seharusnya mengusulkan yang terendah, sebaliknya harus mengusulkan kwalifikasi tertinggi. Dan dari debat Cawapres tersebut masyarakat dapat memahami tujuan dari pembatasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang terhadap Capres/Cawapres.
“Akal sehat adalah hal yang paling merata distribusinya di dunia” tulis Descrates, lalu bagaimana dengan kebodohan? Entah itu menetes, merembes, atau menyembur, kebodohan itu ada dimana-mana termasuk di dalam istana, pinggiran istana, atau keluaraga istana.
Semakin banyak gelombang dan badai kehidupan pribadi dan politik yang dilalui seseorang akan membentuk kacerdasaan intektual dan spiritual, sehingga membentuk karakter kepemimpinan cukup.
Dan inilah kenyataan pahitnya, pada debat Cawapres tersebut, pembelaan diri yang selama ini dibuat, kosmetik yang begitu tebal termasuk hukum yang di rusak dan dinodai adalah jebakan bagi keluarga Jokowi yang akan merugikan diri sendiri, dan mengorbankan bangsa.
Jangan pernah berunding dengan orang-orang bodoh untuk memipin sebuah Negri, Kebodohan adalah janji yang di ingkari, amanah perlindungan, amanah kesejahteraan, dan janji kecerdasan yang akan di khianati oleh orang-orang bodoh atau jahat dari antara kita sesama rakyat, penhianat terhadap kemanusiaan, orang-orang yang brengsek yang akan ingin berkuasa.
Orang-orang bodoh dan brengsek itu seperti binatang, mereka menderita penyakit yang tidak ada obatnya kecuali kecerdasan spiritual, sedangkan mereka menolak untuk menyembuhkan diri mereka sendiri.
Merujuk pada apa yang disebutkan Author Prancis, Nicholas Naseem tentang hukum dasar kebodohan manusia diatas, masyarakat harus memastikan pada PEMILU 2024 mendatang untuk tidak membiarkan orang bodoh yang di kelilingi para bandit terpilih menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, mereka akan membuat keresahan bagi masyarakat demi keuntungan diri sendiri dan faksinya semata.
