Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.260 per kilogram (kg). Harga tersebut di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta Senin (22/1/2024)
Harga beras medium semakin tinggi dan saat ini sudah mencapai harga tahun lalu. Daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas pokok itu juga terus bertambah. Pemerintah berupaya meredam kenaikan harga beras, terutama melalui percepatan impor dan intervensi pasar.
Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.260 per kilogram (kg). Harga tersebut di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg.
Harga beras medium itu juga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 10.900-Rp 11.800 per kg berdasarkan zonasi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Senin (22/1/2024), mengatakan, pada pekan ketiga Januari 2024, harga rata-rata beras medium naik 0,28 persen secara pekanan. Padahal, pada pekan pertama Januari 2024, harganya telah turun 0,38 persen secara pekanan
”Kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras hingga pekan ketiga Januari 2024 bertambah menjadi 247 daerah. Sebelumnya, pada pekan pertama dan kedua Januari 2024, jumlahnya masing-masing baru 104 daerah dan 116 daerah,” ujarnya
BPS juga mencatat, ada 10 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Merangin yang harga berasnya naik 14,22 persen, Kerinci 9,53 persen, Rejang Lebong 7,29 persen, Sijunjung 5,7 persen, dan Serdang Bedagai 4,98 persen.
Bapanas menegaskan kenaikan harga beras terjadi akibat produksi padi pada Januari-Februari 2024 diperkirakan defisit. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, defisit beras pada Januari 2024 diperkirakan sebanyak 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 mencapai 1,22 juta ton.
Kendati bakal defisit, Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin panen padi pada Januari-Februari 2024 tetap ada. Hal itu terutama di sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.
Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Inti Pertiwi Nashwari mengemukakan, ada sejumlah provinsi yang panen padinya cukup luas di atas 30.000 hektar (ha) pada Januari 2024. Daerah tersebut adalah Jawa Timur dengan panen padi seluas 47.104,92 ha, Jawa Barat 41.669,44 ha, Sumatera Utara 35.138,19 ha, dan Kalimantan Barat 31.322,36 ha.
”Perum Bulog diharapkan dapat memantau daerah-daerah tersebut dan bisa menyerap gabah petani untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP),” katanya.
Untuk meredam kenaikan harga beras, pemerintah akan memperkuat CBP yang dikelola Bulog. Pemerintah juga akan mengintervensi harga beras di pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan menggulirkan bantuan beras.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Minggu (21/1/2024), menuturkan, CBP akan dilakukan melalui serapan gabah atau beras di dalam negeri dan impor beras. CBP yang harus dimiliki Bulog minimal sebanyak 1,5 juta ton.
Idealnya, pemerintah memiliki CBP yang berasal dari serapan gabah atau beras di dalam negeri. Lantaran diperkirakan terjadi defisit produksi beras pada Januari-Februari 2024, pemerintah tidak mau mengambil risiko sehingga memutuskan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini secara bertahap.
”Impor beras itu ditargetkan tidak berlangsung pada panen raya padi yang tahun ini diperkirakan mundur dari Maret-April menjadi April-Mei. Hal ini penting agar gabah kering panen di tingkat petani tidak turun drastis,” katanya.
Lantaran diperkirakan terjadi defisit produksi beras pada Januari-Februari 2024, pemerintah tidak mau mengambil risiko.
Arief juga menyatakan, pemerintah juga mulai menggulirkan bantuan beras tahap I kepada 22 juta keluarga berpenghasilan rendah mulai Januari ini.
Selain itu, pemerintah akan mengintervensi harga beras di pasar melaui program SPHP. Bantuan beras dan SPHP itu bersumber dari CBP yang dikelola Bulog yang saat ini masih sebanyak 1,4 juta ton
