Mahfud, menegaskan penegakan hukum ke depan harus seimbang. Untuk kelas atas, para oligarki, pejabat, harus diberi kepastian usaha dengan penegakan hukum yang tegas. Sementara untuk rakyat bawah harus ada perlindungan.
Medan – Fusilatnews – Saat mengisi kuliah kebangsaan di Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/1/2024). Menteri Koodinasi Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengakui hukum sulit ditegakkan dan dengan mudah dikalahkan ketika berhadapan dengan kekuatan politik
“Kenapa saya memilih isu ini? Saya belajar hukum tata negara, hapal asas hukum perdata dan pidana. Sesudah lulus saya gelisah. Katanya hukum itu supreme, panglima, pengendali paling utama. Tapi ternyata energi politik sangat kuat. Saat itu, 1993 otoritarianisme sangat kuat,” kata Mahfud dalam keterangan pers pada Senin (15/1/2024).
Saat itu, Mahfud menyebut hukum dipermainkan hingga kalah dengan politik. Mahfud pun belajar ilmu politik untuk tahu jawaban kenapa hukum kalah dan bagaimana cara memenangkannya.
“Ternyata hukum kalah dari politik, karena hukum produk politik. UU, keputusan, dll, itu produk politik. Jadi konfigurasi politik sangat menentukan karakter hukum,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Artinya, jika politiknya demokratis, maka hukumnya akan responsif. Adapun jika politiknya otoriter, maka hukumnya konservatif.
“Jika hukum ingin baik, jadi panglima, maka politiknya harus ditata agar demokratis dan bermartabat,” ujar Mahfud.
Mahfud, menegaskan penegakan hukum ke depan harus seimbang. Untuk kelas atas, para oligarki, pejabat, harus diberi kepastian usaha dengan penegakan hukum yang tegas. Sementara untuk rakyat bawah harus ada perlindungan.
“Termasuk perbaiki legal struktur, aparat penegak hukum, perbaiki pucuknya. Tidak sulit kok. Tinggal berani atau tidak. Juga KPK harus independen dan diperkuat. Kembalikan ke UU yang dulu saja. Lebih bertaji dan produktif,” ujat Mahfud.
